BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus memperhatikan jatah Menteri dari Jawa Barat, dalam kabinet Jokowi Jilid II.
Hal tersebut diungkapkan pengamat Komunikasi Politik Universitas Pasundan (Unpas), Dr H Deden Ramdan MSi.CICP.DBA, kepada Pasjabar, Selasa (22/10/2019).
“Jokowi harus memperhatikan Menteri dari Jabar, karena selain jumlah penduduknya kedua terbanyak di Indonesia yakni sebanyak 49,02 juta jiwa, potensi industri dan SDM Jabar memberi kontribusi signifikan bagi penguatan ekonomi negara untuk mendukung pertumbuhan, pemerataan dalam upaya menghadirkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Deden juga menyebutkan, Kabinet Jokowi – Maruf (Jokowi jilid II.red) dituntut untuk menyelesaikan sejumlah PR yang belum tuntas Nawacita.
“Seperti persoalan revolusi mental yang masih abstrak di tataran implementasi, pertumbuhan ekonomi lima persen yang belum sesuai target,” papar pengajar Pasca Sarjana Unpas ini.
Ia juga menyebutkan, persoalan lingkungan hidup (kebakaran hutan), pengangguran dikalangan angkatan muda dan belum tuntasnya soal BPJS dan persoalan radikalisme serta terorisme menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Kabinet Jokowi Jilid II.
Oleh karenanya Deden menilai beban masalah yang kompleks tersebut menjadikan Jokowi harus membentuk postur kabinet yang cakap, solid dan visioner.
“Komposisi latar belakang menteri dari parpol dan profesional, sipil dan militer dan dari Indonesia Barat dan Timur serta Nasionalis dan Agamawan memang harus menjadi pertimbangan Presiden kali ini,” tegasnya. (tie)
