CLOSE ADS
CLOSE ADS
PASJABAR
Minggu, 10 Mei 2026
  • PASJABAR
  • PASBANDUNG
  • PASPENDIDIKAN
  • PASKREATIF
  • PASNUSANTARA
  • PASBISNIS
  • PASHIBURAN
  • PASOLAHRAGA
  • CAHAYA PASUNDAN
  • RUANG OPINI
  • PASJABAR
  • PASBANDUNG
  • PASPENDIDIKAN
  • PASKREATIF
  • PASNUSANTARA
  • PASBISNIS
  • PASHIBURAN
  • PASOLAHRAGA
  • CAHAYA PASUNDAN
  • RUANG OPINI
No Result
View All Result
PASJABAR
No Result
View All Result
Home HEADLINE

TB Hasanuddin : Wartawan Harus Dapat JPS dan APD

admin
20 April 2020
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Anggota Komisi 1 DPR-RI, TB Hasanuddin yang juga merupakan Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, meminta permintah memasukan wartawan kedalam bagian dalam penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan juga mendapat Alat Pelindung Diri (APD).

“Jaringan Pengaman Sosial dan Alat Pelindung Diri (APD) sangat penting bagi wartawan, mengingat wartawan berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ujanya, yang disampaikan kepada Pasjabar, Senin (20/4/2020).

Hal ini juga dikatan TB Hasanuddin sebagai bentuk dukungan atas usulan Dewan Pers yang meminta wartawan dimasukkan sebagai kelompok masyarakat yang mendapat  JPS dan APD dalam melaksanakan tugasnya.

Baca juga:   Langkah Penting Atasi dan Cegah Kasus Stunting di Kota Bandung

“Pemerintah perlu memberikan bantuan perawatan kepada wartawan yang telah terpapar Covid19. Sebab bersama komponen lainnya, wartawan juga adalah garda terdepan dalam upaya memerangi Covid 19 saat ini,” terangnya dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi 1 DPR-RI Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum lama ini.

TB Hasanuddin juga mengatakan jika tugas wartawan yang terjun langsung ke lapangan untuk meliput tentunya sangat rentan dan berisiko tinggi terpapar covid 19 saat mereka tengah bekerja.

Baca juga:   Tel-U dan Desa Cibodas Kembangkan Paket Wisata Berbasis Product Bundling

“Di samping itu, saya juga meminta KPI untuk bisa mengajak perusahaan pers khususnya media televisi agar aktif mensosialisikan berbagai bantuan sosial atau Bansos, untuk masyarakat terutama mereka yang terdampak Covid19. Hal ini penting agar masyarakat memiliki informasi dan merasa negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya Dewan Pers juga telah meminta kepada pemerintah agar memasukan wartawan dalam kelompok yang mendapat Fasilitas Pengaman Sosial, khususnya wartawan yang sudah terverifikasi dari media di daerah.

Baca juga:   Guru Besar FK Unpad Kritik Menkes Lewat Maklumat Padjadjaran

Di samping itu, akibat  dari harga dollar yang turut memicu naiknya harga kertas, Dewan Pers juga mengusulkan kepada pemerintah agar memberi stimulus pada perusahaan pers berupa keringanan pajak dan subsidi pembelian kertas sebagai bahan baku. (*/Tan)

Print Friendly, PDF & Email
Editor:
Tags: anggota dprdewan pangapingDPR RIKomisi 1TB Hasanuddin


Related Posts

hibah kapal induk Garibaldi
HEADLINE

TB Hasanuddin: Hibah Kapal Induk Garibaldi Harus Dihitung Cermat, Jangan Jadi Beban Negara

4 Mei 2026
film Teman Tegar
HEADLINE

Nobar Film Teman Tegar Jadi Kampanye Perlindungan Hutan di Kudus

2 Mei 2026
TNI Gugur di Misi UNIFIL
HEADLINE

TNI Gugur di Misi UNIFIL, Pemerintah Harus Dorong Investigasi dan Perkuat Mitigasi Keamanan

30 Maret 2026

Categories

  • CAHAYA PASUNDAN
  • HEADLINE
  • PASBANDUNG
  • PASBISNIS
  • PASBUDAYA
  • PASDUNIA
  • PASFINANSIAL
  • PASGALERI
  • PASHIBURAN
  • PASJABAR
  • PASKESEHATAN
  • PASKREATIF
  • PASNUSANTARA
  • PASOLAHRAGA
  • PASPENDIDIKAN
  • PASTV
  • PASVIRAL
  • RUANG OPINI
  • TOKOH
  • Uncategorized
PASJABAR

© 2018 www.pasjabar.com

Navigate Site

  • REDAKSI
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Alamat Redaksi & Iklan

Follow Us

No Result
View All Result
  • PASJABAR
  • PASBANDUNG
  • PASPENDIDIKAN
  • PASKREATIF
  • PASNUSANTARA
  • PASBISNIS
  • PASHIBURAN
  • PASOLAHRAGA
  • CAHAYA PASUNDAN
  • RUANG OPINI

© 2018 www.pasjabar.com

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.