BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Permasalahan Pendidikan di Jawa Barat yang harus diselesaikan secepatnya yakni perihal kesimpangsiuran pungutan di sekolah negeri. Oleh karenanya diperlukan langkah – langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan permalahan kesimpangsiuran itu.
Seperti ungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya atau yang kerap disapa Gus Ahad.
Diungkapkannya, perlu ada aturan tegas dari Provinsi khususnya Gubernur tentang iuran ini ujar Gus Ahad dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Gus Ahad mengatakan kontroversi terkait pungutan sekolah seperti iuran atau sumbangan yang dalam beberapa hal dapat menjadi kriminalisasi terhadap kepala sekolah.
“Aturan dilarang adanya pungutan di sekolah ini, simpang siur, maka dari itu Gubernur harus memberikan solusi dengan memperjelas aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” ungkapnya kepada PASJABAR, belum lama ini.
Gus Ahad merupakan Sekretaris MPW PKS Jabar mendampingi almarhum Mang Oded Wali Kota Bandung, juga menjadi perwakilan Dapil X Karawang Purwakarta dan Peraih Badan Kehormatan Award 2020, ini menyebutkan jika Gubernur perlu memperbaiki aturan komite sekolah juga komite sekolah.
“Permasalahan berikutnya adalah terkait pengelolaan kewenangan SMA/SMK dan SLB oleh pemerintah provinsi yang aturannya masih perlu dibenahi,” ujarnya.
Sebagai Alumni Program Beasiswa Habibie yang kuliah di Delft University of Technology, Belanda dan Keturunan langsung pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan juga anggota DPRD Jabar sejak Tahun 2014 ia sebetulnya sudah mengapresiasi sistem manajemen di Disdik Jabar khususnya dalam hal pengangkatan KCD dan Kepala sekolah.
“Saat ini, kami dari Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pembicaraan mendalam bersama stakeholder terkait permasalahan yang ada. Kita harapkan ke depan manajemen, aturan dan hal lainnya akan semakin baik,” tutupnya. (tiwi/tie)
