BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Maka dari itu, Pemkot Bandung menyiapkan strategi dan langkah lanjutan usai pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
Strategi tersebut berupa pemberian stimulus kepada kelompok rentan secara ekonomi bisa mengurangi risiko penurunan daya beli masyarakat akibat penyesuaian harga BBM.
“Pemkot Bandung sangat memahami dampak yang terjadi, kami harus bekerja keras yang lebih optimal untuk bisa merespon harapan masyarakat dengan program yang kami siapkan. Yaitu memberikan solusi dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Ema, Kamis (8/9/2022) kemarin.
Ema menyebut untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bandung tengah menyiapkan dana sebesar Rp9,291 miliar untuk digunakan berbagai kegiatan penanggulangan dampak inflasi kenaikan BBM.
“Kami merancang kegiatan dengan memanfaatkan 2 persen dari dana transfer umum. Ada angka Sementara 9,291 miliar kita coba formulasikan dengan berbagai kegiatan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk mengadakan pasar murah, operasi pasar yang akan menyasar seluruh kecamatan di Kota Bandung.
“Ada pasar murah dan operasi pasar. Kalau operasi pasar kita targetkan masyarakat ekonomi rendah. Dalam pasar murah kami minta prioritas masyarakat bawah sehingga mereka tidak kena imbas dampak kenaikan BBM,” katanya.
Selain itu, ada pula stimulus bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga terdampak kenaikan harga BBM.
“Dinas KUKM untuk program bagi pelaku informal dengan bantuan dari dana yang kita siapkan kita siapkan jumlah yang proporsional,” ungkapnya.
Pemkot Bandung Siapkan Membuka Peluang
Pemkot Bandung juga, kata Ema sedang menyiapkan skema padat karya yang akan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Disnaker melakukan kegiatan padat karya untuk banyak menyerap tenaga kerja. Berapa nilai upah yang diberikan. DSDABM untuk pengerukan sungai, untuk masyarakat rentan seperti warga DTKS. Kegiatan padat karya agar mereka mendapat upah,” kata dia.
Ia juga meminta jajaran Dinas Sosial untuk senantiasa mengawasi dan berkoordinasi untuk mengawal berbagai bantuan terutama dari pemerintah pusat.
“Dinsos harus bersinergi mengawal prosesnya, termasuk jumlah sasaran jangan keluar data yang sudah ditetapkan,” katanya.
Program yang disiapkan Pemkot Bandung juga akan mengakomodir keluarga penerima manfaat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
“Koordinasi kami dengan seluruh stakeholder dilakukan seluruh OPD dan kewilayahan untuk menampung aspirasi masyarakat bergerak bersama. Apa yang kita laksanakan secepatnya dan tepat sasaran,” ungkapnya. (*/ran)
