Bandung, WWW.PASJABAR.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Tipe A1 Bandung 1 menggelar evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022, sebagai bentuk penguatan dan pengembangan peran di masing masing intansi di wilayah KPPN Jawa Barat.
Capaian anggaran yang terserap 95,37 persen dari jumlah total anggaran 12,8 triliun.
Guna mengevaluasi kinerja keuangan negara di masing masing intansi, kantor wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara tipe A1 Bandung 1 gelar evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2022 dan peraturan Menteri Keuangan, PMK.
Hal ini bertujuan untuk penguatan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan KPPN kepada satuan kerja.
Dengan kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para satuan kerja
Sehingga dapat berdampak peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN.
Kepala KPPN Tipe A1 Bandung 1, Ade Permadi, mengatakan total anggaran yang terserap hingga 31 Desember lalu telah mencapai 95,37 persen dari total anggaran 12,8 trilun.
Hasil ini cukup baik, namun pihaknya menginginkan di tahun 2023 dapat lebih baik lagi, hingga diatas 97 persen serta nilainya pengelolaan anggarannya juga lebih baik.
Selain itu KPPN Bandung 1 pihaknya telah menyiapkan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas
Pertama lewat komunikasi online, kedua akan mengkomunikasikan secara langsung, dan ketiga akan mengupdate perkembangan pertimbangan hal-hal apa yang harus dilakukan satuan kerja.
Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk penguatan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan KPPN kepada stakeholders.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para stakeholders, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN.
Beliau juga menambahkan bahwa kedepannya kegiatan ini akan dilaksanakan secara teratur setiap bulan.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban menyebutkan bahwa tahun ini total aset Pemerintah sebesar Rp11.454 triliun, dan aset tetapnya di kisaran Rp 5.900 triliun.
Kanwil DJKN Jawa Barat melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan secara daring (Kamis 8/4).
Acara rutin setiap triwulanan ini dihadiri oleh seluruh Kepala KPKNL dan para pejabat Administrator. (Rif)
