BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Program Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik, Muhamad Juwayni pada Kamis (19/10/2023).
Acara yang berlangsung di Aula Mandalasaba dr. Djoenjoenan Lantai V Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatra No. 41 Kota Bandung ini diketuai oleh Rektor Unpas Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU.
Adapun disertasi yang disidangkan pada sidang promosi Doktor Ilmu Sosial ini berjudul Model Collaborative Governance Program Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Banten.
Juwayni mengatakan SMK sebagai subsistem pendidikan nasional bertanggung jawab dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) tingkat menengah yang andal, yang berorientasi kepada kebutuhan pasar. Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja. Masih terdapat banyak persoalan yang menyangkut pengelolaan BKK.
“Salah satu kendala yang dihadapi oleh BKK SMK tersebut di antaranya adalah kurang optimalnya fungsi dan peran pemerintahan daerah serta kolaborasi dengan unsur lain yang mendorong Program BKK SMK, sehingga program tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif,” katanya.
Hasil Penelitian
Ia menjelaskan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa collaborative governance dalam Program Bursa Kerja Khusus SMK di Provinsi Banten belum dilaksanakan dengan efektif. Faktor-faktor yang menghambat collaborative governance Program Bursa Kerja Khusus SMK di Provinsi Banten adalah faktor derivasi regulasi, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya anggaran dan faktor lingkungan budaya khususnya pola pikir masyarakat.
“Model yang ideal untuk diterapkan dalam collaborative governance Program Bursa Kerja Khusus SMK di Provinsi Banten adalah model dengan memperhatikan dimensi collaborative governance yang terdiri dari system context, drivers, collaborative dynamic, collaborative action, output collaboration, adaptation dan partisipasi dengan melibatkan enam unsur kolaborasi dengan peran yang setara. Yakni pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, media massa, dan legislatif, agar perannya menjadi maksimal dalam menyukseskan program BKK SMK di Provinsi Banten,” jelasnya.
Juwayni menyebut ditemukan kebaruan berupa kritik peneliti terhadap model Integrative Framework For Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015). Yakni dimensi partisipasi dari unsur kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kolaborasi.
“Pemerintah harus segera merumuskan konsep partisipasi unsur-unsur dalam program BKK SMK. Serta direkomendasikan untuk mendorong dan memaksimalkan partisipasi seluruh stakeholders yang terlibat dalam program BKK SMK di Provinsi Banten,” pungkasnya.
IPK Muhamad Juwayni sebelum sidang terbuka adalah 3.69 dan IPK sidang terbuka 3.81. Berdasarkan hasil sidang tersebut, Muhamad Juwayni dinyatakan lulus dengan IPK akhir 3.71 dengan yudisium sangat memuaskan.
Kesan Muhamad Juwayni Selama Kuliah di Pascasarjana Universitas Pasundan
Juwayni merasa bangga berada di Pascasarjana Unpas, menurutnya kampus ini memberikan dirinya motivasi menjadi lebih baik lagi. “Manusia itu prinsipnya harus memberikan manfaat. Jadi saya belajar lagi di sini,” kata Juwayni.
Ia berharap Pascasarjana Unpas bisa lebih mengembangkan lagi program studi atau bidang kajian lainnya. Terutama pada bidang Ilmu Pendidikan sehingga bisa lebih meluas lagi. (ran)
