BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Staf Presiden RI bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Psikologi, Brigjen TNI (Purn) Dr. Arief Budiarto, DESS., Psikolog., menegaskan bahwa ilmu psikologi memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan publik.
Menurutnya, pendekatan psikologi dapat membantu merancang kebijakan yang berbasis data agar lebih efektif.
“Peran psikologi dalam kebijakan publik yang pertama adalah membantu merancang kebijakan yang berbasis data. Karena hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan,” ujar Arief usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) HIMPSI di Telkom University, Sabtu (22/2/2025).
Selain dalam perancangan kebijakan, psikologi juga berperan dalam cara penyampaian kebijakan kepada Masyarakat. Agar tidak menimbulkan dampak negatif.
“Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Jika komunikasi kebijakan tidak tepat, dapat berdampak buruk bagi Masyarakat. Seperti yang kita lihat dalam berbagai kasus belakangan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa kebijakan yang melibatkan aspek psikologi dapat mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif.
“Misalnya, bagaimana kebijakan bisa mendorong masyarakat menjadi lebih sehat dan bugar melalui peraturan yang dibuat,” tambahnya.
Selain itu, psikologi juga berperan dalam evaluasi kebijakan. Guna menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
“Psikologi juga dapat memberikan warna dalam evaluasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan psikologis untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu kebijakan,” paparnya.
Sebagai daerah dengan jumlah praktisi psikologi yang cukup banyak, Arief berharap para psikolog di Jawa Barat dapat lebih berkontribusi bagi masyarakat dan negara.
“Kami mengajak para psikolog di Jawa Barat untuk memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (fal)
