BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Daddy, langkah ini sangat diperlukan mengingat kondisi sejumlah BUMD yang dinilai kurang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu rencana yang tengah diwacanakan adalah pembentukan holding BUMD guna mengoptimalkan kinerja perusahaan-perusahaan daerah tersebut. Namun, Daddy menekankan bahwa rencana ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan yang matang. Ia menyebut bahwa sebelum membentuk holding, langkah awal yang harus diambil adalah melakukan audit menyeluruh dan due diligence terhadap seluruh BUMD di Jawa Barat.
“Ya, katanya akan ada holding. Kelihatannya ke arah itu,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut kepada wartawan pada Kamis, 13 Februari 2025.
Pentingnya evaluasi mendalam
Lebih lanjut, Daddy menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan BUMD agar tidak menjadi beban keuangan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, sudah terlalu lama BUMD bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perbaikan sistem pengelolaan menjadi kebutuhan mendesak.
“Masalahnya ada mindset yang salah. APBD dianggap sebagai ATM oleh oknum-oknum pengelola BUMD,” ungkapnya dengan nada tegas.
Untuk memastikan pembenahan ini berjalan dengan baik, Daddy mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Jabar. Pansus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada gubernur baru mengenai persoalan yang dihadapi BUMD serta langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
“Kemarin-kemarin saya jadi inisiator Pansus, tapi kawan-kawan Komisi III minta waktu. Saya bilang mangga saja,” tuturnya.
Meskipun demikian, Daddy menyadari bahwa kewenangan pembentukan Pansus berada di tangan Komisi III DPRD Jabar. Meski begitu, ia tetap berharap ada langkah konkret yang segera diambil guna mempercepat perbaikan tata kelola BUMD di Jawa Barat.
Rencana reformasi BUMD ini menjadi bagian dari visi besar Kang Dedi Mulyadi dalam membangun ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan manajemen yang lebih profesional dan transparan, BUMD diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Jawa Barat tanpa harus terus-menerus bergantung pada APBD.
