BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof.Dr.M.Guntur Hamzah, ingin agar ada standarisasi kurikulum hukum, salah satunya melalui penataran nasional dalam asosiasi pengajar hukum.
Hal tersebut disampaikan usai memberikan pengantar dalam Penataran Pengajar Hukum Peradilan Tata Usaha
Negara yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (APHTN-HAN), kerjasama dengan Fakultas Hukum Unpas, di Kampus I Unpas, Jalan Lengkong, Minggu (23/2/2025).
Penataran Pengajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara diikuti anggota APHTN-HAN dilaksanakan dua hari Sabtu-Minggu (22/23-4-2025).
“Acara ini bukan hanya dari perspektif teoretis, tetapi juga praktis dalam menambah bobot buku tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang akan disusun. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi standar bagi seluruh dosen hukum,” ujar Prof. Guntur.
Menanggapi kegiatan tersebut Prof Guntur berharap jika penataran tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan.
Penting Berkelanjutan
Ia juga mengatakan kegiatan tersebut sangat penting keberlanjutan dan kesinambungan dengan program-program APHTN-HAN, terutama menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang direncanakan pada bulan April mendatang.
“Siapa pun yang nantinya memimpin APHTN-HAN, yang penting adalah menjaga prinsip inklusivitas dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Organisasi ini harus terus dirawat agar tetap menjadi kawah candradimuka bagi perkembangan sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Tanah Air,” tuturnya.
Dikatakannya, dengan adanya penataran dan penyusunan buku referensi standar ini, diharapkan APHTN-HAN dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia.
“Jadi ilmu pengetahuan dalam organisasi bisa mendeliver dan menjalin pengetahuan kepada semua pihak,” tuturnya.
# Hakim MK FH Unpas
Konferensi Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Ketua panitian acara, Dr. Jimmy Usfunan menngatakan nanti konferensi nasional
yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan buku yang akan disebarkan secara gratis kepada seluruh mahasiswa dan dosen hukum.
“Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat terjadi standarisasi kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta materi perkuliahan dari Aceh hingga Papua,” tuturnya.
“Penataran ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang seragam bagi seluruh pengajar hukum tata negara dan administrasi negara. Ini adalah langkah konkret dalam menciptakan organisasi yang modern, transparan, dan akuntabel,”pungkasnya. (tie)
# Hakim MK FH Unpas
