Bogor, www.pasjabar.com – Kota Bogor, yang dikenal dengan julukan “Kota Hujan”, menghadapi segudang tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini terungkap dalam pertemuan reses anggota DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, S.E., dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada Selasa, 13 Agustus 2025. Pertemuan ini menjadi wadah bagi Wali Kota Dedie Rachim untuk menyampaikan kekecewaan mendalam atas kurangnya dukungan terhadap kota penyangga ibu kota tersebut.
Wali Kota Dedie Rachim mengungkapkan bahwa Kota Bogor menanggung beban yang luar biasa. Setiap hari, puluhan ribu warganya menggunakan KRL dan ratusan ribu kendaraan bergerak menuju Jakarta. Beban ini menuntut kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik yang prima, namun realitas di lapangan jauh dari harapan. “Dari Bandung ke Jakarta 45 menit, dari Bogor pun harus kurang lebih sama,” ujar Dedie, menyindir standar pelayanan yang seharusnya setara.
Kekesalan Pemkot Bogor: “Kota Sejuta Angkot” dan Jalan Nasional yang Terbengkalai
Salah satu kekecewaan terbesar yang diungkapkan Dedie Rachim adalah masalah angkutan umum. Meskipun Pemkot Bogor telah merestrukturisasi angkutan kota menjadi 700 unit, ribuan angkutan dari daerah lain terus membanjiri kota. “Ini kebanyakan bagi kami. Kami mohon Pemprov segera melakukan moratorium atau penataan,” katanya. Ia juga menyayangkan angkutan umum yang sudah tidak layak dan membahayakan penumpang, tetapi tidak pernah ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Pemprov Jawa Barat.
Selain itu, Dedie juga menyoroti kondisi dua sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, yang tercemar dan rawan longsor. Wewenang penanganannya berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane, namun perhatian dan anggaran dari pusat dinilai minim. Masalah lain adalah status jalan nasional di Kota Bogor seperti Jalan Pajajaran yang tidak jelas pengampunya, membuat Pemkot tidak bisa mengintervensi.
Aspirasi Lintas Sektor dan Peran DPD RI sebagai Harapan Baru
Pertemuan ini tidak hanya diisi oleh keluhan Pemkot. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dodi Himawan, juga menyoroti masalah data kemiskinan, sengketa tapal batas, serta maraknya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol). Aanya Rina Casmayanti, yang kunjungan ini adalah singgahannya ke-23 di Jawa Barat, menegaskan perannya sebagai penyambung lidah daerah.
Aanya berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi ini ke tingkat pusat. Herman Hermawan, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, memberikan kabar baik bahwa beberapa aspirasi, seperti pembangunan LRT Jabodebek dan Terminal Baranangsiang, sudah masuk dalam RPJMN 2025-2029. Aanya juga berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan dana transfer dari pusat ke daerah.
Membangun Sinergi: Menjadikan Bogor Etalase Negara
Kunjungan reses ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi. Seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota, Jaenal Mutaqin, Kota Bogor adalah etalase negara yang membutuhkan dukungan khusus. Sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, dengan dukungan DPD RI, adalah kunci untuk mewujudkan Kota Bogor yang maju dan sejahtera. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting untuk mengubah kekecewaan menjadi optimisme baru.
