BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sepertinya seperti sudah langganan jika honor bulanan guru honorer dan tenaga honorer selalu telat pembayarannya setiap tahun. Hal ini disayangkan Ketua Umum Forum Guru Honerer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional. Rizki Safari Rakhmat, M. Pd.
“Kami ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah atau dinas atau sekolah terkait, agar memberikan perhatian lebih kepada tenaga honorer, menjadi antisipasi tiap tahun atau tiap periode keterlambatan sudah ada solusi membayar honor bulanan tenaga honorer. Karena kejadian seperti ini berulang-ulang setiap tahunnya,” terangnya, kepada Pasjabar, Selasa (2/2/2021).
Saat ini terang Rizki, informasi keterlambatan honor yang ia dapatkan dari pihak sekolah adalah karena sedang dalam pengajuan verifikasi data awal tahun anggaran 2021, seperti banyaknya tenaga honorer, jumlah jam mengajar dan lain lain.
Sedangkan untuk guru dan tenaga non ASN di tingkat KCD, Guru dan Tenaga honorer tengah melakukan pemberkasan pekan terakhir Januari oleh sekolah yang kemudian divalidasi oleh KCD.
“Kami belum mendapatkan informasi pastinya baik dari KCD dan Disdik jabar kapan honor bulanan tersebut dapat dibayarkan,” ucapnya.
Mengenai keterlambatan honor, sambung Rizki hal ini sudah sering terjadi pada awal tahun anggaran, terakhir terjadi pula pada akhir tahun anggaran.
“ Biasanya bulan Oktober dan November 2020 terjadi keterlambatan pembayaran honor selama dua bulan yang bersumber dari BOPD. Berbagai keluhan guru-guru disampaikan di grup WhatsApp terkait keterlambatan ini, banyak bertanya-tanya kapan pastinya honor dapat dibayarkan? Karena guru honorer perlu memenuhi kebutuhan pokok bulanan yang tidak dapat ditunda. Apalagi ada sebagian yg terdampak sebagai tulang punggung keluarga satu-satunya, memiliki banyak anak sekolah atau kuliah, dan lain-lain,” paparnya.
Sementara itu, langkah FGHBSN pada bulan Januari yaitu mengikuti prosedur verifikasi data usulan GTK non PNS Provinsi Jabar, apakah karena masalah data pengajuannya belum terkumpul dan tervalidasi atau karena dananya belum ada.
“Awal bulan ini kami akan mengkonfirmasi kepada dinas pendidikan dan DPRD Jabar terkait kepastian pembayaran honor. Karena sudah lewat satu bulan penuh belum terbayarkan juga,” tambahnya.
Keterlambatan honor ini terang Rizki, sangat mengganggu terlebih dalam kondisi pandemi ini, banyak yang terdampak seperti salah satu suami/istri terkena PHK sehingga kesulitan mencari tambahan penghasilan jika satu-satunya gaji hanya dari pihak istri atau suami sebagai guru honorer. Ditambah pihak sekolah pun belum mampu membayar honor sepenuhnya karena saat ini sudah tidak lagi memungut iuran bulanan dari orang tua siswa atau dana talang lainnya belum ada.
“Kuota internet untuk PJJ saja harus menanggung sendiri pada awal bulan ini, karena belum ada bantuan dari pusat,” imbuhnya.
Rizki berharap kedepannya ada kepastian kapan pembayaran honor itu dapat segera terbayarkan, jikalau terjadi keterlambatan ada upaya menghimbau lebih awal agar guru-guru dapat mempersiapkan, kemudian ada upaya dari pihak manajemen sekolah untuk memberi dana talang prioritas kepada alokasi pembayaran honor bulanan guru dan tenaga honorer.
“Sekarang itu hampir 50% komposisi tenaga honorer di setiap sekolah negeri bahkan lebih banyak di banding PNS,” tutupnya. (tiwi)
