BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Masih terbatasnya jumlah sekolah SMA/SMK/SLB di Kab/Kota di Jabar akan terus berdampak pada penerapan sistem zonasi di tingkat SMA/SMK/SLB di Jabar.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya atau yang kerap disapa Gus Ahad.
Gus Ahad yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi Menjadi Sekretaris MPW PKS Jabar mendampingi almarhum Mang Oded Wali Kota Bandung menilai, jika wilayah Jawa Barat masih memiliki 17 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri baik SMA atau SMK, sehingga saat PPDB, melalui sistem zonasi akan selalu ada permasalahan.
“Di Jawa Barat yang posisinya dekat dengan DKI Jakarta, masih memiliki 17 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri baik SMA atau SMK,” ungkapnya kepada PASJABAR di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat belum lama ini.
Gus yang merupakan perwakilan Dapil X Karawang Purwakarta menyebutkan jika perbandingan lulusan SMP yang ada di kecamatan tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri karena masalah jarak.
“Kurangnya sekolah SMA negeri tersebut berdampak pada saat PPDB, melalui sistem zonasi, lulusan SMP yang ada di kecamatan tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri karena masalah jarak,” ujarnya.
Peraih Badan Kehormatan Award 2020, karena menjadi anggota DPRD Jabar dengan kinerja terbaik juga Alumni Program Beasiswa Habibie yang kuliah di Delft University of Technology, Belanda ini mengatakan jika Tahun 2022 ini zonasi akan menjadi masalah dalam PPDB.
Keturunan langsung pendiri NU KH Hasyim Asy’ari dan juga anggota DPRD Jabar sejak Tahun 2014 berharap pemerintah Jawa Barat serius menangani masalah zonasi.
“Hal ini harus menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh pemerintah, yaitu dengan segera melakukan pembangunan sekolah baru,” tandasnya. (tiwi/tie)
