BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Akademisi dari SBM ITB, Togar Simatupang menilai permasalahan harga minyak goreng yang tidak terkendali, dapat diselesaikan dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas.
“Opsinya sudah jelas, ada perbaikan regulasi, pembentukan sistem layanan integrasi digital, distribusi yang lebih intensif dari jalur penugasan seperti BUMN untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Togar seperti dikutip PASJABAR dari laman itb, Sabtu (26/2/2022).
Pemerintah untuk lebih serius bukan hanya menangani kemelut jangka pendek, namun pembenahan sistem logistik minyak goreng dalam jangka panjang. Tim Satgas perlu dibentuk dengan kewenangan untuk memperlancar arus pasokan dari hulu ke hilir dan teknologi digital memungkinkan untuk dilakukan dengan efektif.
Harga eceran tertinggi harus didasarkan oleh sistem pasokan yang terkendali untuk menstabilkan pasokan kepada konsumen tanpa merugikan pedagang.
Tentunya ada tahapan darurat untuk titik-titik kritis dan ada tahapan transisi, untuk produksi dan distribusi barang yang dibandrol dengan harga eceran pemerintah. Bila perlu pemerintah dapat membeli kembali stok dengan harga lama yang sudah keburu dibeli oleh para pedagang supaya tidak ada penimbunan.
“CPO energi memang penting, namun CPO pangan haruslah didahulukan,” pungkasnya. (*/ytn)
