BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung angkat bicara terkait calon kepala sekolah Kota Bandung yang tidak bisa dilantik karena terkendala belum ada Walikota Definitif.
Komunitas Pemerhati Pendidikan kota Bandung yang terdiri dari AMS, FAGI, PGRI Kota Bandung, LBP2, GEMPPUR, Fortusis ini pun menggelar jumpa pers pada Jum’at (8/4/2022) di Sekretariat AMS, Jalan Braga No.25-B Kota Bandung.
Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan mengungkapkan bahwa saat ini ada 130 Calon Kepala SD Negeri dari formasi kekosongan 98 kepala SD Negeri dan 42 Calon kepala SMP Negeri dari formasi kekosongan 19 Kepala SMP Negeri yang sudah lolos seleksi/Diklat kepala sekolah di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo yang belum dilantik.
Tertundanya pelantikan ini dikarenakan terkendala belum adanya walikota Definitif di Kota Bandung.
“Jika ada keterlambatan pelantikan dalam waktu yang lama maka akan yang berdampak, seperti adanya beberapa CKS yang gagal menjadi Kepala Sekolah karena kadaluarsa Usia melebihi 56 tahun,” ungkapnya.
“Di samping itu, akan terkendala persyaratan kepala sekolah dari kemendikbudristek harus dari guru penggerak,” imbuhnya.
Iwan menambahkan bahwa hal ini juga akan memunculkan kerugian negara karena Pendidikan Kepala Sekolah di LP2KS menggunakan dana dari APBD kota Bandung, selanjutnya ketidaksiapan sekolah dalam menghadapi PPDB 2022, dan perubahan kurikulum pada tahun pelajaran 2022-2023, karena terkendala kepala sekolah definitif.
“Kemudian tidak efektifnya plt kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya apalagi satu orang Kepala sekolah ditugaskan Plt di tiga sekolah,” tegasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, sambung Iwan, pihaknya pun mengajukan dua opsi.
“Pertama, kami menuntut Kemendagri untuk Segera mendefinitifkan Walikota Bandung sehingga bisa segera melantik para kepala sekolah di Kota Bandung,” ungkapnya.
“Ke dua, kami menuntut Kemendagri untuk memberi ijin kepaal Plt walikota Bandung untuk melakukan pelantikan kepada para Kepala Sekolah di kota Bandung,” pungkasnya.
Iwan berharap pernyataan sikap ini dapat ditindaklanjuti demi untuk kelangsungan dan perbaikan pendidikan di kota Bandung.
Turut hadir dalam kegiatan ini
Angkatan Muda Siliwang (AMS) Noery Ispandji Firman,
Gerakan Pemantau Pendidikan Untuyk Reformasi (GEMPPUR) Asep B Kurnia, Lembaga Bbantuan pemantau Pendidikan (LBP2) Dadan sambas dan Forum orang Tua Siswa (Fortusis) Dwi Soebawanto. (tiwi)
