LONDON, WWW.PASJABAR.COM – Akibat kesalahan mengirim dokumen resmi dari surel pribadi, Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022) kemarin.
Pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Inggris itu dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. Hal tersebut semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris.
Dilansir dari ANTARA pada Kamis (20/10/2022), surat pengunduran diri kepada perdana menteri diunggah di Twitter. Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.
“Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi,” katanya.
“Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka,” sambungnya.
Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss. “Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini,” kata Braverman.
Dia mengatakan pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya. Seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.
Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa. Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.
Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng. Setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan. Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.
Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian. (ran)
