Bandung, WWW.PASJABAR.COM – Keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi persoalan sosial yang mendesak untuk dituntaskan.
Penanganannya tak hanya oleh Dinas Sosial tetapi juga harus dibantu oleh kewilayahan. Penanganan masalah PPKS yang dahulu disebut PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) juga memerlukan dukungan dan bantuan dunia usaha dan masyarakat.
Untuk itu, Kecamatan Bojongloa Kaler membentuk Relawan Tim Sosial Respon (TSR) Bojongloa Kaler Sosial Respon (Bongsor).
Ketua TSR Bongsor, Rudi Sugandi mengatakan, tim ini merupakan sinergitas dan kolaborasi dari TKSK, Karang Taruna, PSM, TP PKK, PMI, dan unsur masyarakat lainnya. Dibentuk sejak 28 Januari 2020
Ia mengatakan tim relawan bertugas untuk memastikan hak dasar dari masyarakat terpenuhi.
“Hak dasar dari masyarakat adalah kesehatan. Dari 124 ribu jiwa, tidak merata banyak yang menengah kebawah lebih banyak. Permasalahan kesehatan harus ditangani semua elemen di Bojongloa Kaler,” kata dia saat menjadi narasumber Podcast Ngariung Potensi Kewilayahan di Kecamatan Bojongloa Kaler, Selasa 1 November 2022.
Rudi menjelaskan, TSR Bongsor ini biasa menangani masyarakat yang sakit untuk diantarkan ke Puskesmas atau rumah sakit. Termasuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan orang terlantar
“Kami juga bekerja sama dengan Puskesmas dan rumah sakit. Di wilayah Bojongloa Kaler ini ada beberapa jalan yang bahkan tidak bisa dilalui kendaraan, tapi kita perlu mengantar warga yang sakit. Kita berusaha antarkan sampai mendapat perawatan. Ituu jadi salah satu asesmen Bongsor ini,” ucapnya.
Masyarakat Yang Memerlukan Bantuan Dapat Melapor
Sementara itu, Humas Relawan Bongsor, Soni Daniswara mengatakan, masyarakat yang memerlukan bantuan terutama masalah kesehatan dapat melapor kepada perwakilan relawan baik RT maupun RW.
“Lalu kita lakukan asesmen. Kita bantu masalah administrasi karena harus lengkap andministrasi di masyarakat. Lalu kita tanya apa saja kebutuhannya,” katanya.
“Setelah itu proses pendampingan, kita pastikan mereka mendapat pelayanan administrasi di rumah sakit. Kita pastikan pelayanan di rumah sakit berjalan sampai pasien mendapatkan kamar,” imbuhnya.
Soni mengatakan, masyarakat yang tidak mampu berobat ke rumah sakit bisa teradvokasi dan dibantu melalui beberapa program pemerintah baik BPJS, UHC maupun Baznas.
Relawan Bongsor juga bermitra dengan beberapa Rumah sakit seperti RS Imanuel, RS Bandung Kiwari, RS Hasan Sadikin, RSJ Cisarua dan Yayasan Nur Illahi.
“Kita berkomitmen dengan semua relawan. Kita betul betul gratis bagi masyarakat. Kita maksimalkan masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang, dengan program UHC dari pemerintah kota Bandung dan ini sangat berguna sekali dan sangat dirasakan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Camat Bojongloa Kaler, Ayi Sutarsa menuturkan, kehadiran relawan Bongsor adalah bentuk kolaborasi pentahelix yang muncul dari masyarakat sendiri.
Ia mengatakan, Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan kecamatan yang padat penduduk dan sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke bawah. Maka tugas pemerintah memastikan hak dasar dari masyarakat terpenuhi seperti kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
“Kita harus pastikan aksebilitas terhadap akses kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat terpenuhi. Kita membuat relawan bongsor membantu masyarakat,” katanya
Ia berharap, konsep relawan seperti Bongsor ini dapat diadopsi dan diaplikasikan di seluruh wilayah di Kota Bandung.
“Kenapa tidak di semua wilayah ada relawan untuk membantu meringankan masyarakat. Bisa muncul di kecamatan lain, bisa mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan,” ujarnya. (*/Nis)
