BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Mahasiswa Unpas Endah Marlovia. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan(Unpas) Program Doktor Ilmu Sosial, Endah Marlovia, lakukan penelitian disertasi hingga ke Seoul Korea Selatan, 24-29 Februari 2024.
Disertasinya yang berjudul Strategic Benchmarking Inovasi Kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung
dengan Korea Selatan tersebut dibahas dalam Facus Group Discussion yang dihadiri oleh para Guru Besar Unpas,
yang merupakan penelaah disertasi, bagian Kerjasama Sekda Kota Bandung, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung,
UMKM Recovery Center Kota Bandung dan UMKM Salapak Kota Bandung, FGD diselenggarakan, Kamis (8/8/2024) di Hotel The Papandayan, Jalan Gatotsubroto, Kota Bandung.
“Di Seol saya menggelar FGD di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Seoul, kedatangan kami diterima oleh
bapak Sigit Aris Prasetyo sebagai Counsellor Fungsi Hukum dan bapak Gogot Suharwoto sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan saat itu,” jelas Endah yang ditemui usai FGD, Kamis (24/8/2024).
Mahasiswa Unpas Endah Marlovia, menjelaskan, FGD di Seoul dihadiri oleh Prof. Lee Jaehoon dari Hangkuk University Of Foreign Studies (HUFS), Prof. Lee Jaehoon juga sebagai advisor Korea Industry Intelligentization Association.
“FGD di Seoul dilakukan untuk melihat kondisi dan potensi UMKM di Seoul dan mengetahui inovasi kebijakan yang telah dilakukan untuk pengembangan UMKM di Seoul dan Korea Selatan pada umumnya,” tuturnya.
Endah menyebutkan setelah melakukan FGD, ia melakukan observasi pada pelaku UMKM sektor fesyen dan kuliner dikawasan Dongdaemun.
“Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi dari UMKM Kota Bandung dan Seoul Korea Selatan.
Selain itu, adanya inovasi kebijakan pada pemberdayaan dan pengembangan pada pelaku usaha akan menghantarkan pertumbuhan pada sektor perekonomian,”ujarnya.
Dikatakannya, pada pelaksanaan inovasi kebijakan di Kota Bandung memiliki banyak permasalahan yang dihadapi, seperti kurangnya konsistensi dan kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rendahnya komitmen pemerintah daerah, ganti pemimpin ganti kebijakan dan terjadinya perubahan kebijakan dari pusat ke daerah.
“Minimnya jumlah dan kualitas tenaga kerja pendampingan pelaku usaha juga bantuan hibah atau dana tidak
tepat sasaran, serta masih ada pelaku usaha yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan walaupu
tidak memiliki usaha. Belum lagi, tidak ada pemodalan langsung yang diberikan kepada pelaku usaha, pemerintah memberikan fasilitas dalam akses pembiayaan,” jelas dosen FISIP Unpas ini.
Ia juga menyebutkan, masih kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan terhadap
program-program yang disediakan oleh pemerintah, terjadi diskresi aturan yang memiliki kriteria sangat tinggi,
yang tidak sesuai dengan potensi dari usaha mikro kecil dan menengah. Benturan kebanyakan dalam melakukan
promosi pemasaran, kesulitan dalam ransfer knowledge kepada pelaku usaha tentang pemanfaatan teknologi di tengah perkembangan zaman yang dinamis.
Menurutnya hasil dari penelitian diharapakan menjadikan Seoul sebagai role model untuk menghasilkan adopsi keunggulan inovasi kebijakan untuk disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kota Bandung.
“Dari peneilitian saya yakni ada empat hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Yang pertama yakni desain pemerintah,
kedua tentang digital ekonomi karena sekarang jamannya digitalisasi, ketiganya ada strategic ability yakni kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman,
dan bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin dinamis ini sehingga bisa membaca peluang.
Dan keempat kemudian, kita harus Global Corporation, kita harus ada kerjasama bukan hanya kerjasama
negeri namun juga secara global, agar UMKM kita itu tidak dipandang sebelah mata, tetapi dilihat potensi dan keistimewaan UMKN,” tegasnya. (tie)
