BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (16/12/2025). SPN Jabar tuntut regulasi upah minimum 2026 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026 mendatang.
Tuntutan utama para buruh ini adalah kejelasan hukum mengenai formula pengupahan 2026.
Kurangnya regulasi yang jelas dianggap menghambat proses negosiasi internal buruh dengan pihak perusahaan terkait struktur skala upah yang lebih adil.
SPN Jabar Tuntut Regulasi Upah Minimum 2026
Ketua SPN Jabar, Dadan Sudiana, menyampaikan kekhawatiran utama para pekerja.
Ia menyatakan bahwa hingga kini, pemerintah belum juga mengeluarkan regulasi yang mengatur kenaikan upah minimum tahun 2026.
Padahal, regulasi tersebut adalah landasan fundamental bagi buruh untuk melakukan negosiasi upah tahunan.
“Kita berharap pemerintah segera keluarkan peraturan terkait pengupahan ini, karena semakin kita dekat dengan pelaksanaan, maka waktu kawan-kawan buruh untuk berunding struktur skala upah itu tidak ada,” tegas Dadan di tengah aksi.
Keterlambatan ini, menurut Dadan, sangat merugikan buruh, terutama dalam menentukan struktur dan skala upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup.
Perbedaan Kebutuhan Buruh Lajang dan Berkeluarga
Dadan Sudiana menjelaskan bahwa perlunya waktu yang memadai bagi buruh untuk bernegosiasi sebelum waktu penetapan upah tiba adalah karena adanya standar kebutuhan yang berbeda-beda di kalangan pekerja.
Ia mencontohkan, upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang ditetapkan selama ini cenderung hanya mencukupi kebutuhan buruh lajang.
Sementara itu, bagi buruh yang sudah berkeluarga, UMK tersebut jelas tidak memadai.
Negosiasi mengenai struktur skala upah dengan perusahaan menjadi sangat penting untuk menutup kesenjangan kebutuhan hidup tersebut.
“Karena UMK itu kan untuk buruh lajang. Nah, untuk buruh yang sudah berkeluarga itu kan (perlu) dinegosiasikan lagi dengan perusahaan, tapi kalau begini kapan mereka akan berunding?” tanya Dadan, menegaskan dilema waktu yang dihadapi oleh para pekerja yang sudah berkeluarga.
Desakan SPN Jabar Tuntut Upah Minimum 2026 Sebagai Prioritas
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal keras dari SPN Jabar Tuntut Upah Minimum 2026 agar masalah pengupahan segera diprioritaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Para buruh meminta kejelasan formula dan angka kenaikan yang realistis dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Keterlambatan regulasi pengupahan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi buruh tetapi juga berpotensi memicu gejolak industri di akhir tahun.
Oleh karena itu, percepatan penetapan regulasi dianggap sebagai langkah preventif yang krusial untuk menjaga iklim kerja tetap kondusif sambil tetap menjamin terpenuhinya hak-hak dasar buruh, terutama terkait standar kehidupan layak.
