BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), para pejabat publik, kandidat Capres-Cawapres dan para Elite Politik serta masyarakat untuk bersama-sama dalam “Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” dengan melaksanakan poin-poin sebagai berikut:
- Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara
- Presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
- Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan
- Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau
- Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat. Serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
- Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih Demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
- Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada
Diberitakan sebelumnya, Unpad menggelar seruan penyelamatan demokrasi “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” di Gerbang Utama Kampus Dipatiukur pada Sabtu (3/2/2024). Seruan ini didukung oleh 1.030 civitas akademisi Unpad.
Unpad memastikan tidak ada tekanan dalam seruan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi. (*/ran)
