BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. menyampaikan bahwa ada beberapa catatan atau refleksi terkait bidang pendidikan hingga akhir tahun 2021. Salah satu yang paling disorotnya yakni masih terbatasnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan setara di Kab/Kota di Jabar.
Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menegaskan jika hal tersebut akan terus berdampak pada penerapan sistem zonasi di tingkat SMA/SMK/MA di Jabar.
“Di Jawa Barat yang posisinya dekat dengan DKI Jakarta, masih memiliki 17 kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri baik SMA atau SMK, sehingga saat PPDB, melalui sistem zonasi akan selalu ada permasalahan. Padahal lulusan SMP yang ada di kecamatan tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri karena masalah jarak,” ungkapnya kepada PASJABAR, Kamis (30/12/2021) di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.
Oleh karenannya, dai Tahun 2022 ini, Gus Ahad mengatakan hal tersebut menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh pemerintah, yaitu dengan segera melakukan pembangunan sekolah baru. Sehingga kedepan tidak ada lagi masalah sekolah tidak diterima karena zonasi.
“Permasalahan lainnya adalah terkait guru honorer, di Jawa Barat ada 95 ribu guru dan mayoritas adalah guru honorer, dengan adanya PPPK hal ini menimbulkan beberapa permasalahan berikutnya, seperti guru di sekolah swasta yang lolos PPPK, maka guru tersebut ditarik ke sekolah negeri sehingga sekolah swasta yang bersangkutan akan mengalami kekurangan guru,” ujarnya.
Di samping itu, sambung dia guru PNS yang diangkat secara serentak pada orde baru akan segera memasuki pensiun, sehingga saat ini di Indonesia mengalami darurat guru honorer dan memerlukan adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk mengatasi hal ini.
“Alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa permasalahan yang dituntaskan seperti pengangkatan dan rotasi kepala sekolah dan pengawas, dalam hal ini kita juga mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Disdik,” ucapnya. (tiwi/tie)
