BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Penambahan infrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah, ternyata dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kemacetan saat mudik lebaran.
Hal terseut diungkapkan Pakar di bidang sistem infrastruktur wilayah dan kota ITB yang juga Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi Insititut Teknologi Bandung, Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng, dalam siaran persnya kepada Pasjabar, Senin (3/6/2019).
“Budaya mudik telah menjadi ‘kebiasaan’ bangsa sehingga wajar sekali bila difasilitasi. Macet adalah persoalan penawaran dan permintaan. Secara sederhana, kedua istilah tersebut dapat dianalogikan sebagai volume atau kapasitas jalan dan jumlah kendaraan atau pengguna jalan. Jadi kemacetan akan berkurang jika kapasitas jalan ditambah atau pertumbuhan pengguna jalan dikurangi ataupun ditahan,” ujarnya.
Ia menilai permasalahan kemacetan saat mudik dan hari biasa di Indonesia saat ini ada di penggunaan kendaraan pribadi.
Miing meyakini bahwa adanya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Indonesia yang menurun tentu membuat semakin banyak masyarakat yang mampu membeli kendaraan pribadi.
“Ini makanya, ada lagi penyebab kedua, kita tahu bahwa ada banyak upaya pemerintah untuk menambah jalan-jalan agar menambah kapasitas lalu lalang kendaraan, tapi itu saja tidak cukup, harus ada perbaikan infrastruktur untuk kendaraan umum juga yang diprioritaskan, ” lanjut Miming.
Sehingga ia menilai masyarakat harus beralih menggunakan transportasi umum saat mudik maupun untuk kegiatan sehar-hari. Perbaikan tersebut termasuk di dalamnya penentuan tarif, kenyamanan, kapasitas penumpang, dan kecepatan atu waktu tempuh perjalanan.
Menyoal perbaikan infrastruktur, terkhususnya pembangunan jalan baik tol maupun bukan tol, juga harus dirancang dengan hati-hati. Adanya fasilitas jalan yang semakin mudah dan nyaman sudah pasti sangat bisa dimanfaatkan oleh industri otomotif untuk menjadikannya daya pikat baru bagi masyarakat calon pembeli.
“Karena memang dalam sistem transportasi, sesuai teori transportasi, ada hubungan antara perbaikan kapasitas jalan dan kenaikan permintaan/pengguna jalan. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menciptakan kebijakan yang menunjukkan kesungguhan dalam revitalisasi kendaraan umum, ” tegasnya.
Miming juga menegaskan, pemerintah juga harus bisa untuk tetap menerapkan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi. “Disinsentif bisa berbagai macam ya, mulai dari kebijakan lahan parkir, tarif parkir, tarif tol, dan lain sebagainya, ” tambahnya. Dengan begini, ia meyakini bahwa kedepan orang akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum, yang berarti fasilitas kendaraan umum juga harus sudah siap sebelum kebijakan disinsentif diberlakukan.
Ia mengatakan, perlu diingat juga bahwa kemacetan merupakan masalah turunan. Artinya, kemacetan merupakan masalah yang timbul karena hal-hal lebih fundamental, misalnya distribusi ekonomi yang tidak merata, pembangunan infrastruktur yang terpusat, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk kebijakan yang lebih strategis, urusan kemacetan harus diselesaikan dari akar-akar penyebabnya.
“Manajemen transportasi juga punya batasan, kita bisa melakukan rekayasa sistem transportasi secara efektif ketika volume to capacity ratio (VCR) nya kurang dari satu,” ungkap Miming.
Maksudnya, rekayasa sistem, seperti penggunaan jalur satu arah, penutupan jalan, dan sebagainya, hanya bisa dilakukan ketika perbandingan antara pengguna jalan terhadap kapasitas ada di nilai yang kurang dari angka satu. Jika berada di atas angka satu, maka harus digunakan pendekatan lain dalam menanggulangi masalah macet tersebut.
Miming optimis bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi masalah macet ini. Harus diingat, kemacetan suatu negara adalah salah satu indeks penilaian bagi investor untuk menanam modal di negara tersebut. Jadi, permasalahan kemacetan harus diselesaikan secepat mungkin.
“Kalau pun masalah macet ini masih ada, saya yakin pemerintah hanya belum berhasil sepenuhnya. Indonesia adalah negara yang kompleks sistem transportasinya, melihat pemerintah telah berupaya banyak dalam merevitalisasi infrastruktur transportasi, saya yakin kedepannya akan lebih baik. Yang penting tinggal pemerataan dan pembuatan serta implementasi kebijakan yang tepat terkait isu ini, ” tutup Miming. (tie)
