BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM –Program Doktor Studi Ilmu Hukum Unpas mengadakan kuliah umum “Arah Reformasi Penegakan Hukum” yang diisi oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Pada Sabtu (21/9/2019) di Aula Dr. Djoenjoenan Lantai 5 Jalan Sumatra No 41 Bandung.
Acara yang dimoderatori oleh Dekan Fakultas Hukum (FH) UNPAS, Dr. Anthon Freddy Susanto S.H M.Hum ini pun dihadiri Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sekaligus Direktur Pascasarjana Unpas, Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si, rektor Universitas Pasundan (Unpas) Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom, Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM Pasundan) Dr. T Subarsyah Sumadikara serta ratusan peserta lainnya yang merupakan dosen dan mahasiswa dilingkungan civitas akademika pasundan.
Direktur Pascasarjana Unpas sekaligus Ketua PB paguyuban Pasundan Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami ujian berat bagi penegakan hukum, terlebih saat ini masyarakat sedang ramai dengan persoalan revisi Undang-undang KPK.
“Kuliah umum pada hari ini adalah untuk membedah mengenai kondisi hukum di Indonesia saat ini, bagaimana aktualisasi penegakan hukum, Revisi UU KPK dan hal lainnya,” terangnya.
Prof Didi menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang membutuhkan kepastian hukum, dengan hukum yang pasti maka pertumbuhan ekonomi juga akan berkembang.
“Kita telah mengalami berbagai model rezim kekuasaan dan hal tersebut merupakan pengalaman bagi bangsa ini, untuk terus menjaga nilai-nilai pancasila, yang sangat dekat dan beririsan dengan nilai agama, sosial dan lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. mengungkapkan bahwa adanya pro kontra mengenai RUU KPK adalah hal yang wajar di negara demo
Demokrasi.
“Memiliki perspektif yang berbeda adalah hal yang wajar, namun yang lebih penting bukan hanya berkomentar atau beropini saja, tapi juga memberikan argumen yang berlandaskan keilmuan, dan dokumentasi yang baik,” terangnya. (Tan)
