BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pasundan (Unpas), Dr H Deden Ramdan MSi.CICP.DBA, menilai keberadaan Tim Ahli Jabar Juara (TAJJ) di semua OPD Provinsi Jabar sah saja.
“Keberadaan TAJJ sah – sah saja karena ada dasar hukumnya yakni Pergub 14/2019,” ujarnya kepada www.pasjabar.com, Jumat (18/10/2019).
Meski demikian, Deden menilai jika keberadaan TAJJ harus betul – betul di ketahui warga Jabar, terutama tentang kapasitas atau rekam jejak anggota tim.
“Karena saat ini publik banyak tidak mengetahui keberadaan TAJJ dan juga siapa saja tim ahli tersebut. Selain itu publik juga harus mengetahui prihal wewenang dan hak untuk bertindak anggota tim TAJJ, “ ungkapnya.
Karena jika tidak diketahui secara umum maka dikhawatirkan bisa saja interventive, “Toh ini bekerja dari sejak fact finding sampai dengan eksekusi program, terutama juga untuk penggunaan anggaran sampai Rp 500 juta, yang seharusnya dikaitkan dengan target kerjanya dan output kebijakan masing – masing OPD,” tegas Deden.
Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat Nanin Hayani Adam menyatakan, tim ahli yang ada di semua OPD atau Tim Ahli Jabar Juara (TAJJ) sudah aja sejak dulu. Keberadaan TAJJ pun sudah sesuai dengan regulasi.
Dasar hukum TAJJ adalah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019. Menurut Nanin, TAJJ ditunjuk langsung oleh OPD untuk memberikan masukan sesuai dengan kapabilitas dan kebutuhan setiap OPD.
“Kepala Daerah bisa melakukan tindakan apabila dibutuhkan dalam penyelenggaraan daerah,” kata Nanin di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (16/10/19).
“Sebelumnya, sudah ada tim ahli di semua OPD. Istilah TAJJ digunakan agar spirit OPD sama, yakni Jabar Juara. Anggaran untuk TAJJ disesuaikan dengan Standar Biaya Umum yang kami buat setiap tahun. Pembayaran tidak akan diberikan apabila TAJJ tidak memiliki output,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jabar Hery Antasari menyatakan, ada dua orang yang menjadi tim ahli di instansinya. Mereka dipilih karena memiliki reputasi yang mumpuni di bidang transportasi. Meski begitu, tugas tim ahli atau TAJJ di Dishub hanya memberikan masukan.
“Sebagaimana amanat Gubernur, kami harus menerima masukan dan saran dari siapa saja, termasuk wartawan,” kata Hery.
“Tidak ada intervensi (dari TAJJ). Kalau dari definisi memengaruhi saya dan takut tanpa memerhatikan ketentuan dan regulasi, jelas tidak terjadi. Seusai yang disampaikan Pak Sekda (Daud Achmad) bahwa keputusan ada di tangan kami,” imbuhnya.
Menurut Hery, TAJJ hanya istilah untuk meningkatkan etos kerja. Sebab, tim ahli di instansinya sudah ada sejak dulu. Mereka diundang untuk memberi nilai tambah dan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Jabar Tahun 2018-2023.
“Khususnya di Dishub, memang betul di saya anggaran Rp 500juta, tetapi baru terpakai Rp 50juta. Karena memang sesuai kebutuhan. Nanti kita laporkan ke Pak Sekda. Saya tidak bisa memaksakan (harus menghabiskan) Rp 500juta. Hal ini mungkin terjadi juga di Dinas lain,” ucap Hery. (tie)
