BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Warga miskin baru, tahun ini tidak akan mendapat bantuan dari pemerintah. Pasalnya keadaan darurat kebencanaan dianggap sudah berlalu.
“Jadi tahun ini, pemerintah hanya memberikan bantuan kepada warga miskin yang sudah terdaftar sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Riantono, kepada wartawan Selasa (16/3/2021).
Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung sendiri, mengalami peningkatan. dari yang sebelumnya 136.600, sekarang menjadi sekitar 139 ribu. sedangkan jumlah warga miskin baru atau yang disebut non DTKS, sebanyak 250 ribu.
“Mereka yang masuk golongan non DTKS adalah, yang miskin mendadak, atau yang terdampak covid-19,” tutur Tono.
Tono mengungkapkan, Pemkot Bandung kini sudah memiliki system daring untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Akurasi penerima manfaat ini bisa dicek melalui situs https://jps.bandung.go.id/ dengan hanya memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Alhamdulillah semua warga yang berhak mendapatkan itu semuanya dipastikan mendapatkan bantuan. Apalagi pemerintah kota sudah memiliki Jaring Pengaman Sosial jadi tinggal dimasukin lewat NIK dan itu akan keluar bahwa dapat bantuan jenis apa dan darimana,” katanya.
Tono Rusdiantono memastikan pendataan warga tidak mampu sudah semakin akurat. Dia menjamin akurasi warga penerima manfaat di Kota Bandung ini mencapai 99 persen.
Tono menyatakan, akurasi data tersebut didapat setelah tim dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memverifikasi dan memvalidasi data sebanyak 500.000 orang. Utamanya saat di awal pandemi Covid-19 melanda dan pemerintah gencar memberikan bantuan sosial.
“Kita bisa mendata keluarga tidak mampu penerima manfaat. Saat pandemi kita verifikasi dan validasi data miskin dan tidak mampu. Saya jamin 99 persen akurat,” ucap Ton. (Put)
