BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM–Pemerintah berencana untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.
Rencana rekrutmen Guru PPPK bahkan diumumkan secara resmi oleh Bapak Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI dalam acara Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK yang berlangsung secara virtual pada Senin, 23 November 2020, di Jakarta.
Pengumuman tersebut juga disampaikan oleh Mendikbudristek RI yang menyatakan bahwa Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) bahwa jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya, jumlah yang terus menurun rata-rata 6% setiap tahunnya.
Pada kenyataannya hampir 40% pelaksanaan pendidikan di sekolah negeri diisi oleh guru non ASN (honorer) yang secara kesejateraan masih belum layak serta tidak merata tiap daerah, bentuk perlindungan profesi yang lemah, dan hak untuk pengembangan profesionalitas guru juga sangat sulit dikembangkan karena sering terkendala hal administratif seperti status kepegawaiannya bukan sebagai ASN.
Rencana pemerintah untuk merekrut 1 juta Guru PPPK tahun 2021 telah menarik perhatian semua publik khususnya kalangan guru honorer dan para lulusan fresh graduate di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Disamping itu pemerintah juga meniadakan formasi CPNS Guru untuk tahun 2021 karena ingin memfokuskan untuk menyelesaikan seleksi 1 Juta Guru PPPK.
Tentunya hal ini dirasa merugikan bagi kalangan guru honorer atau lulusan LPTK secara ketentuan dalam UU ASN masih memenuhi syarat menjadi CPNS harus memupus harapan tahun ini tidak dapat mengikuti seleksi CPNS Guru.
Pada perkembangannya sampai saat ini rekrutmen calon PPPK Guru juga tidak berjalan lancar sesuai rencana dan jumlah formasi PPPK dari target rencana 1 juta Guru yang dijanjikan pemerintah.
Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional, Rizki Safari Rakhmat menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kekecewaan kepada pemerintah atas rencana rekrutmen 1 juta Guru PPPK.
“Pertama, belum ada kepastian kapan pendaftaran seleksi PPPK Guru akan dimulai, sampai pada akhir Mei 2021, BKN mengumumkan bahwa seleksi PPPK Guru belum dibuka dan belum dapat memastikan lebih lanjut kapan seleksi itu segera terealisasikan,” terangnya kepada PASJABAR, Minggu (6/6/2021).
Ke dua, sambung Rizki formasi PPPK Guru tidak mencapai target 1 juta kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat, hanya terserap sekitar 50% formasi Guru PPPK. Hal ini terkendala karena pemerintah daerah tidak mengajukan kuota yang sebesar-sebarnya sesuai dengan kebutuhan guru.
“Apakah masalah anggaran pusat atau daerah yang masih menjadi polemik hingga saat ini? Kami juga mendapatkan informasi dari BKD Provinsi Jawa Barat telah mengajukan kouta sebesar 21.000 formasi untuk alokasi PPPK Guru tahun 2021, namun yang ditetapkan oleh MenpanRb justru berkurang yaitu sebanyak 16.000 formasi guru PPPK, selain itu Prov Jambi mengajukan 10.483 yang ditetapkan oleh menpan hanya 179 formasi PPPK Guru, dan Kabupaten Garut mengusulkan kebutuhan guru PPPK sebanyak 8.801 yang ditetapkan hanya 196 formasi PPPK Guru,” tandasnya.
Ke tiga, Lanjut Rizki tidak adanya formasi untuk mapel tertentu, semisalnya formasi bahasa daerah. Bagaimana mas Mendikbudristek RI bisa menjamin semua guru honorer dapat mengikuti tes PPPK sedangkan formasinya saja tidak ada.
“Ke empat aturan petunjuk teknis rekrutmen PPPK Guru tahun 2021 yang belum diterbitkan dalam PermenpanRb hingga saat ini, sehingga para calon peserta PPPK masih bingung bagaimana aturan teknisnya untuk mempersiapkan seleksi tersebut. Kami juga meminta mas Mendikbudristek RI merealisasikan janjinya yang selalu disampaikan pada rapat bersama Panja pengangkatan ASN Guru komisi X DPR RI bahwa Guru Honorer dalam tes PPPK cukup bersaing dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini dapat direalisasikan jika formasi saja berkurang dari jumlah kebutuhan yang seharusnya,” ulasnya.
Pihaknyapun berharap kepada pemerintah pusat secara terbuka memberikan kepastian terkait permasalahan tersebut.
“Kami juga memohon kepada Bapak Joko Widodo Presiden RI untuk buka suara memberikan arahan kepada Mendikbudristek, MenpanRb, dan Kepala BKN agar dapat merealisasikan rencana rekrutmen 1 juta PPPK Guru tahun 2021 dan tidak merugikan hak para guru untuk mengikuti seleksi. Karena pemerintah pusat melalui Surat Kemenkeu No. S-46/PK/2021 bertanggal 31 Maret 2021 terkait Perhitungan Anggaran PPPK dalam DAU TA 2021 bahwa jumlah formasi PPPK guru dalam alokasi dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp19,40 triliun,” imbuhnya.
“Merdekakan semua guru honorer di Indonesia, agar masalah ini tidak berkelanjutan pada tahun berikutnya, pemerintah pusat dan daerah serius menangani tata kelola guru agar supply and demand seimbang sesuai dengan kebutuhan. Merdeka Belajar akan terwujud jika semua guru juga merdeka akan status kepegawaian, kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pengembangan profesi guru,” pungkas Rizki. (tiwi)
