BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wilayah perbatasan Kota Bandung mengalami kesulitan dalam penerapan PPKM darurat ataupun PPKM level 4. Pasalnya, tidak semua wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung memberlakukan aturan se ketat di Kota Bandung.
Hal ini dirasakan Camat Cibiru, Didin Dikaryuana, yang wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bandung. “Banyak dari warga kabupaten yang mengeluhkan ketatnya aatauran di Kota Bandung, seperti menggunakan masker dan aturan larangan makan di tempat,” ujar Didin, kepada wartawan Kamis (12/8/2021).
Didin mengatakan, hal ini mungkin karena luasnya wilayah di Kabupaten Bandung sehingga tidak semua wilayah bisa terkontrtol dengan baik. Seperti misalnya di wilayah perbatasan.
“Mungkin pengawasan lebih banyak dilakuan di Ibukota Kabupaten, atau di tengah-tengah kota. Sehingga wilayah yang ada di perbatasan tidak terlalu terperhatikan,” kata Didin.
Didin mengatakan, Cibiru sendiri memiliki setidaknya Sembilan jalan tikus yang bisa diakses untuk keluar-masuk Kota Bandung. Menurut Dindin, ke sembilan pintu masuk ini merupakan titik lemah bagi wilayahnya, karena sangat sulilt untuk diawasi.
“Jadi kita punya pintu utama yaitu Bunderan Cibiru dan Sembilan pintu masuk lainnya. Yang di Bunderan Cibiru ini, begitu ditutup, pasti akan ada efek kemacetan ke mana-mana,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Didi, pihaknya tetap melakukan banyak upaya untuk tetap menerapkan PPKM level 4 sampai saat ini. Diantaranya adalah dengan melakukan patrol, baik patrol penggunaan masker dan patrol di café-café tempat nongkrong anak muda.
“Hasilnya, angka positif aktif di Kecamatan Cibiru sekarang mulai melandai, kami pernah mencapai sekitar 405 kasus, sekarang tinggal 123 kasus. PPKM di Cibiru berhasil sekitar 70%,” tambah Didin.
Ada hal berbeda yang diterapkan di Camatan Cibiru, yaitu ruang isolasi, yang bisanya digunakan untuk mereka yang terpapar covid, di Cibiru malah digunakan untuk anggota keluarga yang sehat. Menurut Didin hal ini lebih efektif, dibandingkan jika ruang isoman diperuntukan bagi mereka yang terpapar, yang selama ini malah menjadi gejolak.
“Jadi, kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, anggota keluarga yang sehat kita ungsikan ke tempat isolasi mandiri. Ini relative lebih aman, menurut kami,” jelasnya.
Disinggung mengenai pengawasan untuk perayaan peringatan HUT RI ke 76 nanti, Didin mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
“Kami mengajak warga untuk doa Bersama di rumah masing-masing. Ini adalah upaya kami untuk ikhtiar secara batin,” katanya.
Ikhtiar lainnya yang dilakukan, tentu saja dengan cara vaksinasi. Menurut Didin, dari 6.472 yang wajib menerima vaksin baru 43 ribu. Meski ada beberapa warga yang menolak vaksin, namun Didin mengatakan pihaknya terus melakukan edukasi.
“Kami menyampaikan fakta, bahwa pasien yang terpapar covid -19 meninggal, 94% diantaranya belum mendapatkan vaksin,” tuturnya.
Selain itu dalam HUT ke 76 RI kali ini, diharapkan bisa menajdi momentum untuk meningkatkan rasa syukur. Didin berharap, menurunnya angkan positif aktif, jangan sampai menimbulkan euphoria sehingga dikhawatirkan nanti kasus covid-19 akan melonjak lagi.
Halnya dengan pembagian Bansos, Didin mengatakan pihaknya melibatkan RW, dengan jumlah yang mendapatkan sekitar 100-150 orang per titik. “Jadi pembagian Bansos tidak dilakukan di kelurahan melainkan di masing-masing RW,” jelasnya. (put)
