BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM–Penggunaan anggaran pemerintah dan dana masyarakat yang didapatkan oleh sekolah guna pembiayaan operasional dan investasi tentunya harus dilaporkan kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya secara transparansi dan akuntabel.
Disamping instansi yang terkait langsung dan memiliki kewenangan dengan penggunaan anggaran yang ada (Inspektorat, BPK, BPKP).
Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang informasi publik maka masyarakat pun berhak untuk mendapatkan informasi penggunaan anggaran sekolah yang didapatkan dari pemerintah maupun masyarakat.
Seperti yang diutarakan Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan Minggu (24/10/2021), bahwa benar adanya apabila masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi soal penggunaan dana di sekolah sebagai kontrol sosial dan biasanya masyarakat ini diwakili oleh LSM, Ormas maupun Media Massa.
“Adapun sekolah pada saat akan memberikan informasi maka terlebih dahulu harus melihat unsur keterkaitan serta legal standing, jangan sampai lintas kewenangan,” ucapnya dalam rilis yang diterima PASJABAR.
“Meskipun informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tetapi ada informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas yang hanya bisa diberikan pada instansi yang mempunyai kewenangan dan telah diatur oleh undang-undang,” ujar Iwan.
Pentingnya Integritas Tinggi
Iwan berharap baik LSM, Ormas dan Media pada saat menjalankan fungsi kontrol sosial harus memiliki tingkat integritas yang tinggi, dalam artian apabila di satu sekolah ditemukan bukti dan fakta adanya penyelewengan penggunaan anggaran maka selesaikanlah dengan ranah hukum dan membuat laporan kepada instansi yang terkait serta memiliki kewenangan.
“Jadi jangan sampai permasalahan yang ditemukan di sekolah diselesaikan secara transaksional, karena hal ini bukan satu pembelajaran yang baik guna kemajuan dalam dunia pendidikan,” tandasnya.
Sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) , sehingga apabila hal ini dilakukan jelas bahwa hal itu menunjukkan indisipliner seorang ASN dan tentunya siap-siap untuk menerima sanksi.
Iwan melanjutkan FAGI Memohon pada Gubernur, Kadisdik dan KCD untuk melindungi guru / kepala sekolah jika ada oknum LSM, Ormas, Media yang melakukan pemerasan, sebagaimana Pergub No 54 Tahun 2020 tentang perlindungan tenaga pendidik.
“Saat ini banyak sekali surat permohonan informasi dari LSM, Ormas, Media kepada sekolah yang akhirnya diselesaikan secara transaksional, padahal dalam hal ini sekolah memiliki hak untuk menjawab, klarifikasi sampai hak untuk somasi,” pungkas Iwan. (*/tiwi)
