JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai dengan 24 Desember 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9 persen dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun. Rinciannya terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.809,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp756,9 triliun.
Sementara realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN), sampai dengan 24 Desember 2021 sebesar Rp535,38 triliun atau 71,88 persen dari pagu.
Sebagian besar dari program PEN tersebut disalurkan melalui mekanisme belanja negara dari APBN, yang ditangani lewat KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kita masih punya beberapa hari untuk mengawal APBN, sampai nanti insya Allah pada tanggal 31 Desember kita akan menutup tahun anggaran dengan baik. Penerimaan sudah di atas target, tantangannya sekarang adalah pada sisi belanja,” beber Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip PASJABAR dari laman kemenkeu, Selasa (28/12/2021).
Ia mengingatkan, belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, harus tepat, dan harus akuntabel, jangan sampai hanya asal belanja dan asal mengeluarkan uang. APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja.
“Instrumen ini harus kita jaga dan kita terus kelola dengan amanah dan baik, penuh integritas dan profesionalisme dalam melayani,” tegasnya.
Penanganan COVID-19
Pada 2021, katanya APBN tetap melanjutkan fungsinya dalam kebijakan countercyclical dalam penanganan pandemi COVID-19 berikut dampaknya di berbagai bidang. Tahun ini, dalam mengatasi dampak pandemi, pemerintah merancang dan melaksanakan program PEN dalam lima klaster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan umkm dan korporasi, serta insentif usaha.
Program PEN diwujudkan antara lain dalam bentuk pencegahan dan penanganan pasien lewat testing, penggantian klaim pasien, obat-obatan COVID-19, sarana dan prasarana seperti oksigen dan alat pelindung diri, RS Darurat, dan vaksinasi.
Bantuan sosial seperti PKH, bantuan sembako, Kartu Prakerja, diskon listrik, Bantuan langsung Tunai (BLT) Desa, BSU, dan subsidi kuota internet. Program padat karya, dukungan pariwisata dan ketahanan pangan, subsidi bunga untuk UMKM, bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM), bantuan untuk pedagang kaki lima dan pemilik warung, juga insentif PPh pasal 21, PPh Final, serta
