BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Ketua Prodi PPKn FKIP Universitas Pasundan Asep Deni Normansyah, M.Pd, mengungkapkan bahwa Program Studi PPKn FKIP Universitas Pasundan terus mengembangkan model Kerjasama mitra.
Adapun kerjasama ini dilakukan dengan beberapa Program Studi dalam Perguruan Tinggi yang sama yaitu Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan beberapa Program Studi dilain Fakultas seperti Fakultas Hukum, dan FISIP,
Sementara itu, Perguruan Tinggi yang berbeda yaitu Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia dan Prodi PPKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan dengan lingkungan pendidikan formal yaitu SMP Indonesia Raya, dan dengan Pemerintah Desa Karyawangi Kab. Bandung Barat.
“Saat ini kami tengah mengembangkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang terlalu panjang dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan sebagaimana aturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI tahun 2020,” ujarnya kepada PASJABAR.
Ia mengatakan bahwa tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) adalah terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.
“Kebijakan ini telah membuka harapan besar bagi Perguruan Tinggi Swasta, termasuk Universitas Pasundan (Unpas) untuk mampu berkembang dengan cepat dan mampu mengembangkan mutu institusi. Otonomi perguruan tinggi seperti dimaksud merupakan harapan yang sejak dahulu disuarakan baik untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Pelaksanaan Penelitian dan juga Pengabdian Pada Masyarakat,” ungkapnya.
Sementara iti, Sekretaris Prodi PPKn Cahyono, M.Pd mengatakan MBKM ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mendapatkan pengalaman di luar kampus antarprodi dalam Perguruan Tinggi antarprodi luar Perguruan Tinggi, sehingga mereka memiliki pengalaman yang utuh dari bidang ilmu yang mereka geluti, dilengkapi bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang ilmunya, sehingga lulusan undercompetence dapat dihindari, bahkan bisa lebih unggul dari tuntutan CPL dan CPMK Program Studi.
“Kemudian untuk menyusun kebijakan, pedoman, regulasi, dan peraturan penunjang lainnya tentang implementasi MBKM di tingkat Program Studi agar dapat menjadi pilot project untuk didesiminasikan kepada program studi lain,” ujarnya.
Di samping itu, untuk mendorong prodi menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan time based project/case method, sehingga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kemampuan abad 21 secara kontekstual.
“Kami juga berupaya
meningkatan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa melalui pengembangan kurikulum MBKM dengan pendekatan berbasis masalah dan kolaboratif serta disesuaikan dengan pengembangan CPL dan CPMK yang memuat KKNI dan OBE,” imbuhnya.
Hal lain, sambung dia adalah untuk mendorong mahasiswa untuk melakukan internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang diperlukan bagi dunia kerja, dunia usaha, maupun dunia industri dengan mengusung nilai keislaman dan kesundaan, serta semangat silih asah, silih asih, dan silih asuh.
“Hal ini juga mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks, sehingga ada sebuah internalisasi dan kolaborasi yang harmonis antardisiplin ilmu, guna meningkatkan kemampuan mahasiwa,” ungkapnya.
Hal lain adalah untuk meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu PT sebagai perekat kebersamaan dalam mendalami keilmuan dari berbagai disiplin ilmu.
Adapun Tim Dosen Pengembang MBKM Prodi PPKn Deni Zein Tarsidi, M.Pd menambahkan bahwa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan beberapa program sejalan dengan ketentuan program MBKM beberapa diantaranya telah diikuti oleh mahasiswa Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yaitu Kampus Mengajar I dan II.
“Kami juga melakukan pertukaran pelajar yang mengontrak mata kuliah pada Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,” ucapnya.
Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kebijakan mahasiswa disiapkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang sejalan dengan program MBKM seperti Proyek di penelitian melalui mata Kuliah Seminar dan pengabdian masyarakat melalui mata kuliah Pemerintahan Desa.
“Hal tersebut diwujudkan oleh sivitas akademika Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai upaya mendukung penuh kebijakan MBKM dari Pemerintah dan Universitas Pasundan,” ulasnya.
Terakhir, Tim Dosen Pengembang MBKM Prodi PPKn, Cep Miftah Choerudin, M.Pd. dengan adanya program MBKM ini diharapkan dapat memberikan ruang positif baik kepada insitusi prodi PPKn FKIP Unpas maupun kepada mahasiswanya.
“Semoga MBKM mampu mengembangkan kompotensi lulusan yang berdaya saing global yang memiliki berbagai macam kompetensi keahlian,” pungkasnya. (tiwi)
