JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Anggota DPR RI Prasetyo Hadi menilai, rencana kenaikan tarif untuk naik Candi Borobudur Rp750 ribu untuk wisata domestik (wisdom) kurang tepat. Alasannya, rencana ini akan membebani masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana menaikan tarif wisata ke area Candi Borobudur. Selain karena kenaikan harga yang sangat membebani wisatawan, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19,” tuturnya seperti dikutip PASJABAR dari laman dpr, Senin (6/6/2022).
Legislator dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo ini mengatakan kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang berupaya pulih dan bangkit dari keterpurukan.
“Sehingga tidak tepat apabila ada kebijakan yang justru dapat menghambat kehendak-kehendak itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan alasan kenaikan ini sebagai upaya menjaga kelestarian situs bersejarah ini. Menurutnya, ada cara-cara yang lebih logis untuk menjaga kedisiplinan turis selama berada di area wisata agar kelestarian candi tetap terjaga dengan baik.
“Kurang tepat apabila Pak Luhut menilai kenaikan harga ini sebagai langkah pelestarian candi. Ada cara-cara yang lebih logis untuk menjamin kelestarian candi, misalnya melalui edukasi dan komitmen menjaga sikap disiplin dan tidak melanggar aturan selama berada di area candi yang tertulis di setiap lembar tiket,” jelas Prasetyo.
Cara lain
Ia melanjutkan, kemudian jika wisatawan terbukti melanggar, maka hukumannya berupa denda atau sanksi sosial lainnya. Menurutnya, hal itu lebih dapat diterima publik dan tidak membebani rakyat.
Oleh karena itu, Prasetyo meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tarif wisata ke area puncak Candi. Karena itu sudah pasti akan membebani rakyat dan menurunkan antusiasme para wisawatan untuk berkunjung. Serta dapat memengaruhi penurunan pendapatan sektor ekonomi UMKM yang ada di sekitar Borobudur.
“Kebijakan ini dapat menyebabkan berkurangnya antusiasme masyarakat ke Borobudur, dan sudah pasti banyak sektor ekonomi rakyat terganggu. Kami berharap pemerintah meninjau ulang kenaikan tarif wisata ini. Jangan kebijakan makin mempersulit rakyat. Dengan kenaikan tarif yang fantastis ini, maka sektor usaha kecil atau UMKM seperti penginapan, kuliner, hingga pedagang souvenir turut terdampak pendapatannya akibat kebijakan ini,” tegasnya. (*/ytn)
