KOTA BENGKULU, WWW.PASJABAR.COM – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil memperingati Hari Ibu dengan mengunjungi rumah Ibu Fatmawati di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu (21/12/2022).
Atalia menemani Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Di rumah tempat asal istri Proklamator Ir. Sukarno, Atalia menyaksikan penyerahan 200 paket bantuan untuk keluarga besar Ibu Fatmawati.
Atalia kemudian berwisata ke rumah Ibu Fatmawati dan menghadiri jamuan makan siang bersama keluarga besar Ibu Fatmawati.
Atalia menuturkan, perjuangan perempuan hebat Ibu Fatmawati sebagai Ibu Negara pertama yang membersamai Sukarno untuk meraih kemerdekaan akan selalu menjadi inspirasi bangsa Indonesia.
Menurutnya, Ibu Fatmawati adalah sosok perempuan sederhana namun memiliki pandangan visioner untuk kemajuan bangsa.
Fatmawati binti Hassan Din Pelopor Pergerakan Kemerdekaan
Fatmawati binti Hassan Din adalah pahlawan yang tak hanya menjahit Sang Saka Merah Putih, akan tetapi menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan semenjak usia belianya di Bengkulu.
Kemudian Ibu Fatmawati menjadi Ibu Negara yang tangguh menghadapi intimidasi yang dialami suaminya, Bung Karno, ketika zaman penjajahan Jepang.
“Kita belajar bagaimana seorang pejuang perempuan mendampingi Presiden pertama kita dengan semangat dan cinta kasih. Kemudian juga menjahit Bendera Merah Putih pertama untuk Indonesia. Hal itu menjadi kekuatan dan kita belajar saling menginspirasi,” ungkapnya.
Tema Peringatan Hari Ibu ke-94 sama dengan tema tahun sebelumnya, yaitu “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.
Tema tersebut konsisten berfokus pada empat hal, yakni kewirausahaan perempuan, mempercepat kesetaraan, mempercepat pemulihan, perempuan dan digital economy , perempuan dan kepemimpinan serta perempuan terlindungi dan berdaya.
Puncak PHI Tingkat Nasional diselenggarakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tempat Ibu Negara Indonesia pertama Fatmawati Sukarno berasal.
Acara diselengarakan secara hibrida dengan mengundang sejumlah menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, gubernur, bupati/wali kota serta Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 36 provinsi seluruh Indonesia.
Selain itu organisasi perempuan, organisasi keagamaan, forum anak, tokoh perempuan serta pemerhati isu perempuan dan anak. (*/Nis)
