BEKASI, WWW.PASJABAR.COM — Fenomena baru terjadi di Kota Bekasi, tahun ini ada kecendrungan Sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Bekasi sepi peminat, hal ini mengakibatkan beberapa sekolah terpaksa merger.
Total ada 77 SDN di sembilan kecamatan digabung atau dimerger, sehingga jumlahnya menyusut menjadi 37 sekolah. Pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini, tidak akan ada lagi pilihan calon siswa masuk ke puluhan sekolah tersebut, hanya ada 317 SDN yang akan menerima siswa baru.
Sedikitnya jumlah siswa menjadi alasan utama penggabungan sekolah ini. Beberapa hal dianalisis menjadi penyebab menipisnya jumlah siswa, pertama adalah populasi anak usia sekolah yang semakin menurun.
Hal itu nampak pada data penduduk usia 6 sampai 7 tahun pada dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2022 jumlahnya sebanyak 82.390 jiwa, menurun menjadi 82.140 jiwa pada tahun 2023. Hasil Ling Form Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 juga menunjukkan angka kelahiran total atau Fertilitas (TFR) Kota Bekasi menurun dalam lima dekade terakhir, angka TFR Kota Bekasi tercatat 1,85, artinya satu orang perempuan hanya melahirkan satu sampai dua anak selama masa reproduksinya.
Selain itu, mutu sekolah negeri juga menjadi faktor penting menjaga minat siswa untuk mendaftarkan dirinya ke SDN terdekat dari rumah. Beberapa hal harus diatasi, diantaranya persaingan mutu dengan sekolah swasta hingga permasalahan kekurangan guru.
Diketahui Kota Bekasi kekurangan hingga 2.400 tenaga pendidik, 1.600 diantaranya dialami di tingkat pendidikan dasar.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Daradjat Kardono menyebut ada beberapa hal yang menyebabkan berkurangnya siswa di beberapa SDN hingga harus dimerger. Faktor pertama yang perlu dikaji lebih dalam adalah kemungkinan masyarakat saat ini lebih memilih menyekolahkan anaknya di SD swasta.
“Bisa berkurang karena mungkin orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta misalnya. Faktor ini erat kaitannya dengan mutu SDN di Kota Bekasi, hal ini akan menjadi bahan masukan untuk dikaji lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa Kota Bekasi tengah menghadapi persoalan kekurangan tenaga pengajar. Hal ini bisa berdampak pada mutu pendidikan di Kota Bekasi,” ungkapnya.
Faktor lain yang perlu dikaji dan ditindaklanjuti adalah kemungkinan fenomena melambatnya laju pertumbuhan penduduk, sehingga penduduk usia sekolah di Kota Bekasi menurun. Jika menang terjadi, fenomena ini perlu menjadi perhatian bagi Pemkot Bekasi, pemerintah perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan jangka menengah guna menyesuaikan kondisi demografi yang terjadi.
“Nah kalau memang ada perlambatan, berarti nanti saat penyusunan itu harus menyesuaikan dengan data-data terkini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Daradjat mengingatkan agar dilakukan perencanaan terpadu usai penggabungan 77 sekolah di Kota Bekasi. Khususnya pada bangunan-bangunan sekolah yang sudah tidak lagi digunakan, bangunan tersebut bisa digunakan untuk fasilitas pembelajaran SMPN untuk mengatasi kekurangan sekolah SMP negeri di Kota Bekasi. (*/adv)
