BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Caleg DPR RI Dapil Jabar 2 partai NasDem, Rajiv lakukan kampanye di Kampung Tanjakan Muncang, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (25/1/2024).
Wilayah Desa Cileunyi Kulon ini adalah titik pertama yang disambangi Rajiv, dimana hari ini ada tiga titik lainnya, seperti Cicalengka, Rancaekek dan Cangkuang.
Seperti biasa, dalam sambutannya, Rajiv mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk memilih pemimpin yang telah terbukti dengan rekam jejaknya.
“Saya mengajak seluruh warga Kabupaten Bandung untuk untuk bisa memilih (calon) presiden yang sudah jelas track off record-nya,” kata Rajiv.
Menurutnya, hal itu memang perlu dilakukan agar ke depannya negara ini semakin maju dan tentunya masyarakat akan sejahtera. Sehingga dengan begitu angka kemiskinan di Indonesia bisa semakin berkurang.
“Masyarakat harus memilih calon presiden yang benar-benar bisa memperhatikan masyarakat, terutama pendidikan. Karena jika tingkat pendidikannya baik bakal mudah mendapat pekerjaan,” ujar Rajiv.
Masyarakat Harus Pintar Lihat Rekam Jejak
Selain itu Rajiv juga mengimbau kepada warga KBB untuk memilih calon presiden yang tidak berkhianat pada rakyat dan tentunya tidak haus akan kekuasaan.
“Kemudian carilah calon presiden yang tidak terlihat ambisius atau haus akan kekuasaan. Jadi, masyarakat harus pintar benar-benar melihat rekam jejak, mana yang sukses, mana yang selalu mementingkan masyarakat,” ucap Rajiv.
Selain calon presiden, Rajiv juga meminta masyarakat di Kabupaten Bandung untuk selektif dalam memilih calon anggota dewan, baik itu calon anggota DPRD, maupun calon anggota DPR RI.
“Pilih juga wakil rakyat yang bisa memperhatikan masyarakat, jangan yang datangnya 5 tahun sekali, jadi saya mau anggota DPRD dan anggota DPR RI dari Partai NasDem hadir di tengah masyarakat,” tuturnya.
“Agar masyarakat bisa benar-benar merasakan memiliki perwakilannya, bukan wakil rakyat yang hanya datang saat ketika ada butuhnya saja,” jelasnya.
Rajiv pun menegaskan jika ada wakil rakyat yang lupa. Masyarakat berhak untuk tidak memilih kembali pada Pemilu selanjutnya.
“Kalau ada yang lupa kepada masyarakat, termasuk kami ya jangan dipilih lagi. Itu hukuman paling berat bagi para pejabat dan anggota dewan,” pungkasnya. (ctk)
