BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si., melakukan penelitian mengenai dinamika kebebasan berekspresi di media sosial dalam hal ini politik di media sosial. Ia berfokus pada fenomena narasi kebencian di media sosial, khususnya pada platform X (Twitter).
Dilansir dari laman unpad.ac.id, dalam riset yang dilaksanakan pada Mei 2022, Prof. Suwandi dan tim mengambil sampel narasi kebencian dengan kata kunci “cebong” dan “kadrun”. Populasi yang diteliti sebanyak 30 tweets untuk kata kunci “cebong” dan 30 tweets dengan kata kunci “kadrun”.
Saat membacakan orasi ilmiah dalam Upacara Pengukuhan dan Orasi Ilmiah Jabatan Guru Besar di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Bandung pada Rabu (24/1/2024) lalu, Prof. Suwandi memaparkan, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi netizen dalam Twitter (X) tidak hanya dimanfaatkan positif untuk kehidupan sosial.
Kebebasan berekspresi di X juga dimanfaatkan untuk propaganda negatif para politisi, loyalis, dan atau relawan yang sayangnya menggunakan narasi kebencian. Selain itu, masih banyak ditemukan konten-konten dalam akun anonim yang kerap menyebarkan ujaran kebencian dan menggiring opini publik terkait isu suku, agama, dan ras terhadap rezim pemerintahan.
Guru Besar bidang Komunikasi Politik tersebut juga menemukan, terjadi anomali kebebasan luar biasa di media sosial. Sehingga konflik kebencian di antara dua kubu tersebut masif dilakukan.
“Ini belum menemukan solusi yang cepat dan tepat secara proporsional,” kata Prof. Suwandi.
Krisis Multidimensi Berkepanjangan
Lebih lanjut Prof. Suwandi menegaskan, persoalan besar yang telah menyeret Indonesia ke dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan disebabkan hilangnya kesadaran dan tanggung jawab para elite, birokrat, dan politisi terhadap pentingnya nilai dan moralitas kekuasaan.
Nilai-nilai positif, kata Prof. Suwandi, makin terdistorsi dan tidak lagi menjadi unggulan keteladanan sosial. “Hukum dan moral bahkan seringkali terpinggirkan dan dicemoohkan,” imbuhnya.
Prof. Suwandi pun mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga dan sumber daya yang kompeten dan mumpuni secara lahir dan batin. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan konten media sosial, baik dari sisi Kemenkominfo maupun dengan kolaborasi bersama penegak hukum lainnya.
“Solusi utama dan prioritas adalah menjalankan supremasi hukum dalam setiap elemen birokrasi dan relasi negara dan warganya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, etika, dan moralitas kekuasaan,” pungkasnya. (*/ran)
