BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadi pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu.
Mengacu terhadap tantangan ini, DPRD Kota Bekasi meminta Pemerintah Kota Bekasi wajib menjaga ketersediaan pangan. Untuk memastikan stabilisasi harga dan mencegah kelangkaan barang, Pemerintah Kota (Pemkot) wajib memastikan ketersediaannya di pasar.
“Pemerintah mempunyai kewajiban bagaimana menstandarisasi harga. Kedua, bagaimana menjaga stok pangan seperti beras,” tutur Wakil Ketua Komisi III, Bambang Supriyadi.
Sebelumnya, memang sempat terjadi kelangkaan beras pada awal 2024, kondisi ini memicu lonjakan harga di pasar. Dalam situasi ini, masyarakat bahkan rela antri ber jam-jam untuk mendapatkan beras dengan harga murah yang didistribusikan pemerintah.
Lebih lanjut kata Bambang, perlu disadari bahwa produksi beras di Kota Bekasi tidak sebanyak daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Informasi yang ia terima dari Pemkot Bekasi, persediaan pangan termasuk beras dipastikan dalam kondisi aman untuk 2024 ini.
“Itu sudah kita bicarakan dengan Disperindag, stok beras tahun ini bagaimana, pada saat lebaran dan segala macam, itu sudah aman,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, Pemerintah Kota Bekasi tengah berupaya menjaga kesetabiilan pangan. Salah satunya yakni dengan meningkatkan produksi pertanian dengan cara menambah masa panen dalam waktu satu tahun, dari dua menjadi tiga kali panen.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga memberi dukungan sarana dan prasarana kepada masyarakat atau kelompok tani untuk mengembangkan konsep Urban Farming. Konsep ini digunakan untuk budi daya pertanian dan perikanan di kawasan perkotaan. Lalu bekerja sama dengan beberapa daerah penghasil beras di Jawa Barat, seperti Sukabumi, Garut dan Subang. (adv/put)
