LEMBANG,WWW.PASJABAR.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menjadi narasumber dalam bimbingan teknis kapasitas petani/pelaku usaha hortikultura di Hotel Augusta Kabupaten Bandung Barat, Jumat (19/7/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan Dirjen Hortikultura bekerjasama dengan Komisi IV DPR-RI itu bertujuan meningkatkan kapasitas petani hortikultura dan dihadiri ratusan petani dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
“Minggu lalu masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dengan peningkatan kapasitas petani, bantuan pemerintah hingga pemasaran sayur mayur yang banyak ditanam di Lembang. Sehingga saya mendorong Kementerian Pertanian untuk melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani, mulai produksi sampai dengan pemasaran,” kata Ono Surono usai membuka kegiatan.
Ono berharap, Kabupaten Bandung Barat dengan produksi hortikulturanya yang sangat besar mampu menyuplai kebutuhan masyarakat di Jakarta, Bandung bahkan Jawa Barat dan dapat mendongkrak kesejahteraan petani.
Ia juga berharap agar seluruh permasalahan petani hortikultura di Kabupaten Bandung Barat dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Sebenarnya masih banyak potensi lainnya selain hortikultira, yakni tanaman perkebunan yakni kopi, coklat, tembakau dan juga vanili. Nah ini belum dikembangkan masif di KBB. Padahal tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibanding sayur mayur,” cetus Ono.
Ono juga menyinggung soal alih fungsi lahan di Lembang karena bersinggungan dengan kawasan wisata.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan pertanian yang produktif, harus dijadikan lahan pertanian berkelanjutan.
“Tapi saya belum cek apakah KBB memiliki Perda sebagai turunan dari UU Lahan Pertanian Berkelanjutan, harusnya ada dan itu benar-benar diproteksi. Karena perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan itu sangat penting,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.
Ono menambahkan dengan pertumbuhan lokasi wisata, vila dan hotel yang berkembang KBB, harusnya mereka tidak harus mencari jauh-jauh sayur mayur ke Bandung.
“Harus ada komitmen yang dibangun oleh pemerintah KBB khususnya dengan pemilik usaha baik hotel atau restoran untuk untuk membeli produk-produk pertanian yang ada di lingkungan langsung pada petani,” tandasnya. (*)
