BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – RKPD Jabar (Rangkaian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) Tahun 2026
memasukan isu kemiskinan, stunting dan makan bergizi gratis dalam pembahasannya.
RKPD Jabar dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
Pada pertemuan itu Herman menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejalan dengan pemerintah pusat kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,
maka program maupun proyek strategis 2026 akan mengacu kepada sejumlah isu.
Beberapa isu itu antara lain kemiskinan ekstrem, stunting, tingkat pengangguran terbuka (TPT), makan bergizi gratis, swasembada pangan, inflasi, dan hilirisasi.
“Menuju Indonesia Emas 2045 itu adalah cita-cita kita, garis perjuangan kita harus ada pada trek tersebut dilengkapi dengan misi Asta Cipta,” ucap Herman.
“Tentu dalam perspektif Jawa Barat, insyaallah, kita akan menjadi provinsi termaju di Indonesia yang ditandai kesejahteraan warganya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Herman menyampaikan, indikator makro pembangunan pun harus dapat terkendali.
Seiring dengan itu pula kinerja birokrasi Pemdaprov Jabar dengan sistem merit untuk terus ditingkatkan.
“Prinsip dasar pemerintahan provinsi adalah agregasi. Posisi kita di tengah. Satu sisi kita otonom, di sisi lain kita adalah wakil pemerintah pusat,” ungkapnya.
Herman menekankan pula, dengan bahu-membahu.dan kolaborasi memiliki kekuatan yang dahsyat.
“Maka di tahun 2024 kita ada target progresif atau shadow target, di samping target normatif agar kita terpacu melakukan lompatan,” tegas Herman.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah Jabar Iendra Sofyan menuturkan bahwa kick off meeting
yang diselenggarakan bertujuan untuk menyosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai dimulainya proses penyusunan RKPD Provinsi Jabar Tahun 2026.
Seluruh perangkat daerah di Provinsi Jabar perlu segera bersama menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2026.
Momen ini juga menjadi pendorong bagi pemda kabupaten dan kota menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.
“Serta menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten kota dengan sasaran dan prionitas pembangunan Provinsi Jabar tahun 2026,” kata Iendra.
Sehingga di forum ini dapat terjaring isu-isu strategis serta masukan dan arah kebijakan untuk perencanaan tahun 2026. (adv/tie)
