BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Kementerian Perkim) mengumumkan penyediaan 5.000 unit rumah mobile sebagai respons untuk kebutuhan di daerah rawan bencana.
Rumah-rumah ini disebar di beberapa titik pos penyiapan dan dapat segera dimobilisasi ke lokasi bencana.
Kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan penanganan dampak bencana.
“Kita ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB. Jika ada keperluan, rumah-rumah ini bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, dilansir dari Antara.
Fahri juga menyampaikan bahwa Kementerian Perkim telah menganggarkan stok tambahan rumah untuk kebutuhan di tahun-tahun mendatang dalam APBN.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik menghadapi berbagai potensi bencana di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri setelah rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan ini, ketiga instansi membahas pemutakhiran data yang dapat diakses secara real time untuk mempercepat penyaluran bantuan.
“Tadi kita sudah mendiskusikan, jika nanti datanya semakin online dan up to date, maka bantuan pemerintah juga bisa semakin cepat. Kami sekarang bergerak ke arah itu,” ungkap Fahri.
Tingginya Kejadian Bencana di 2024
Berdasarkan data terbaru dari BNPB, Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana sepanjang tahun 2024.
Bencana-bencana ini menyebabkan kerusakan berat pada berbagai jenis infrastruktur, termasuk 95 jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti pada 2019, di mana hanya tercatat 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak.
Permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga mencakup 17 jenis infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turut memberikan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) agar segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di masing-masing wilayah untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
“Kami mengundang pemda-pemda, termasuk kabupaten/kota, untuk segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat, dan lain-lain,” ujar Pratikno.
Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya memastikan sistem peringatan dini (early warning system) di setiap wilayah dalam kondisi optimal untuk meminimalkan risiko dampak bencana. (han)
