BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tertindas (Martin) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Barat.
Dalam aksi Aliansi Martin tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Adili Jokowi”, para pengunjuk rasa menyoroti dugaan keterlibatan Jokowi dan keluarganya dalam berbagai kasus KKN.
Beberapa kasus yang disorot dalam aksi tersebut antara lain kasus bantuan pendidikan masyarakat di Kota Surakarta, dugaan korupsi BMW, TransJakarta, dana KONI, DJKA, serta dugaan penyalahgunaan jet pribadi dan proyek pagar laut.
Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H., selaku Tim Advokasi dan Hukum Martin Jabar, menyampaikan bahwa mereka menginginkan Polri tetap independen dan berpegang teguh pada konstitusi dalam menjalankan tugasnya.
“Kami meminta Polri untuk kembali menjadi polisi rakyat yang independen dan tidak berpihak kepada siapa pun. Selain pada hukum, kebenaran, dan keadilan,” ujarnya dalam orasi di depan Mapolda Jabar.
Selain itu, dalam aksi yang juga diikuti oleh sejumlah ibu-ibu, mereka menyuarakan harapan. Agar penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara jujur dan transparan.
“Kami ingin supremasi hukum dijalankan dengan baik dan benar. Agar masyarakat percaya pada aparat penegak hukum,” kata salah seorang peserta aksi.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan damai, di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. (rif)
