BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan kesiapan masyarakat dengan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni. Namun, upaya pencapaian tersebut menurut Badko HMI Jawa Barat semakin hari hanya menjadi sekadar lip service dan cerita imajinasi karena pemerintah dinilai tidak serius dalam merealisasikannya.
Salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan, yang seharusnya menjadi modal krusial bagi pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang bernalar tinggi. Sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Ke-4, negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, faktanya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menanggapi isu pendidikan, bahkan cenderung mengabaikannya.
Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Penggunaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kebijakan ini mengakibatkan penyusutan anggaran di berbagai sektor pemerintahan guna memastikan program-program Presiden Prabowo dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu sektor yang terdampak adalah pendidikan, dengan pemangkasan anggaran pendidikan pada 2025 sebesar Rp30,5 triliun.
Realisasi anggaran pendidikan pada 2024 tercatat sebesar Rp463,1 triliun (69,6%) dari pagu anggaran yang seharusnya mencapai Rp665 triliun. Dengan kondisi ini, bagaimana Indonesia dapat mencapai puncak kejayaan jika pengembangan SDM belum menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo?
Menurut Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Jabar, Bayu Saputra kebijakan efisiensi anggaran ini justru bertolak belakang dengan pembentukan kabinet yang besar dalam pemerintahan Prabowo.
“Pemekaran kementerian dalam Kabinet Merah Putih tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar, sejalan dengan kebutuhan program-program presiden. Ini terlihat kontradiktif. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Vietnam, mereka justru memangkas jumlah kementerian untuk menghindari pembengkakan anggaran. Namun, di Indonesia, efisiensi anggaran justru dilakukan dengan mengurangi pagu sektor pendidikan, bukan dengan merampingkan kabinet,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jabar, Siti Nurhayati, menyatakan, “Kami mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Namun, pemerintah harus memastikan pemangkasan anggaran dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan sektor esensial yang lebih luas. Jangan sampai alasan efisiensi justru menurunkan kualitas pendidikan, yang merupakan episentrum pengembangan SDM. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak membebani rakyat,” tandasnya.
Badko HMI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk:
1. Melakukan pemangkasan anggaran secara selektif dan transparan.
2. Tidak memangkas anggaran sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur dasar.
3. Menjamin bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pembangunan, baik dalam peningkatan SDM, layanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat. (*/tiwi)
