BEKASI, WWW.PASJABAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2024 yang digelar beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, menyampaikan. Bahwa sejumlah OPD, khususnya yang menjadi mitra Komisi II, hanya menyampaikan laporan kerja secara umum.
Padahal, dewan membutuhkan data yang lebih rinci mengenai capaian dan dampak program kerja yang telah dijalankan.
“Yang disampaikan ke kita laporannya hanya secara umum saja, tidak detail. Akhirnya kita bertanya-tanya, sebenarnya program yang sudah diselesaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu yang mana,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Tak hanya itu, Murodi juga mengkritik Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Yudianto. Yang tidak hadir dalam sesi pembahasan LKPJ.
Ketidakhadiran tersebut dinilai menyulitkan Komisi II dalam menilai secara menyeluruh kinerja DLH sepanjang tahun 2024.
“Tinggal dikoordinasikan saja, minta penjadwalan ulang. Bukan tidak hadir sama sekali. Ini kan membuat kami kesusahan untuk menggali informasi seputar kinerja mereka selama 2024 lalu,” imbuhnya.
Di sisi lain, rapat paripurna pembahasan LKPJ antara DPRD dan Wali Kota Bekasi tetap berjalan lancar dan khidmat.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, mengapresiasi jalannya rapat yang dinilai mencerminkan sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen melakukan pengawasan terhadap seluruh program dan anggaran pemerintah daerah. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat LKPJ 2024 ini juga menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Termasuk perencanaan pembangunan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat. (*/put)
