Cirebon, www.pasjabar.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, S.E., menggelar kunjungan kerja (reses) ke Pemerintah Kota Cirebon pada awal Agustus 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda reses Teh Aanya—sapaan akrabnya—ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kota Cirebon dipilih sebagai lokasi strategis untuk menggali persoalan khas perkotaan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas level pemerintahan.
Pertemuan berlangsung di Gedung Adipura, Balai Kota Cirebon, yang merupakan gedung heritage bersejarah.
Turut hadir Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, perwakilan TNI-Polri, kepala dinas, hingga Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan.
Dalam sambutannya, Teh Aanya menegaskan komitmennya menyerap aspirasi langsung dari daerah untuk diperjuangkan di Senayan.
Isu Fiskal, Infrastruktur, dan Sosial Jadi Sorotan
Dalam dialog terbuka, Sekda Agus Mulyadi memaparkan keterbatasan fiskal Kota Cirebon yang memiliki luas wilayah hanya 39 km² dan PAD sekitar Rp500 miliar.
Sebagian besar anggaran terserap untuk belanja wajib, khususnya rumah sakit, sehingga ruang fiskal pembangunan sangat terbatas.
Berbagai masalah strategis pun mengemuka, antara lain 11 lintasan sebidang rel kereta api yang belum teratasi.
Seperti polusi dari pelabuhan batu bara, TPA yang sudah penuh, serta isu stunting dan perlindungan perempuan-anak.
Kadinkes Kota Cirebon, Maria, menekankan perlunya dukungan pusat untuk pengadaan makanan medis khusus bagi anak stunting.
Herman Hermawan mengingatkan bahwa kemajuan Jawa Barat kerap menutupi ketimpangan antarwilayah. Menurutnya, kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci menyelesaikan persoalan seperti yang dialami Cirebon.
Dorongan Kemandirian Daerah yang Berkeadilan
Teh Aanya juga menyoroti keluhan daerah lain seperti Kabupaten Kuningan yang merasa kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan tidak diimbangi kompensasi dari pemerintah pusat.
Ia menilai, kebijakan fiskal yang terlalu sentralistik perlu dievaluasi agar pembangunan lebih berpihak pada kebutuhan nyata daerah.
“DPD RI akan mengawal agar alokasi anggaran tidak hanya berdasarkan asumsi makro pusat, tetapi juga realitas di lapangan,” tegas Teh Aanya.
Reses ini menjadi bukti bahwa membangun bangsa harus dimulai dari membangun daerah, melalui komitmen, dialog aktif, dan sinergi antara pusat dan daerah. Kota Cirebon, dengan sejarah dan potensi strategisnya, diharapkan menjadi contoh penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional.
