WWW.PASJABAR.COM – Jagat media sosial diguncang oleh seruan aksi demo besar pada tanggal 25 Agustus 2025. Seruan ini berisi ajakan kepada masyarakat untuk turun ke jalan mendesak Presiden Prabowo Subianto membubarkan DPR RI.
Namun hingga saat ini, belum ada organisasi resmi yang mengonfirmasi keterlibatan atau penyelenggaraan aksi tersebut.
Ajakan tersebut tersebar luas melalui WhatsApp dan unggahan di platform X (Twitter), dengan titik aksi yang disebut-sebut berpusat di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Beberapa akun bahkan menyebarkan imbauan teknis kepada calon peserta untuk menggunakan plastik atau polybag sebagai pelindung kepala dari kemungkinan tembakan gas air mata.
Salah satu unggahan yang menjadi sorotan datang dari akun @NenkMonica yang menulis:
“Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, KSPI di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025…”.
Pemicu: Isu Tunjangan DPR
Gelombang protes maya ini bermula dari isu tunjangan perumahan anggota DPR yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan. Kabar tersebut dengan cepat memantik amarah publik, terutama di tengah pembahasan anggaran negara yang sensitif.
Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji. Menurutnya, tunjangan tersebut hanya bersifat kompensasi setelah rumah jabatan anggota DPR dikembalikan ke negara.
“Tidak ada kenaikan gaji. Ini hanya kompensasi karena rumah sudah dikembalikan,” jelas Puan, Jumat (22/8/2025).
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menambahkan, besaran tunjangan Rp50 juta dianggap wajar mengingat tingginya biaya sewa hunian di sekitar Senayan. Pernyataan ini justru semakin memicu perdebatan publik.
Klarifikasi: Demo 25 Agustus Masih Abu-Abu
Meski narasi “demo akbar” viral, hingga kini tidak ada aliansi mahasiswa maupun kelompok buruh yang menyatakan siap turun ke jalan pada 25 Agustus.
- BEM SI Kerakyatan memastikan tidak ikut serta. Koordinator medianya, Pasha Fazillah Afap, menegaskan:
“Tidak benar akan ada demo 25 Agustus, karena aksi sudah kami lakukan 21 Agustus.”
- Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, juga menyatakan bahwa seruan itu masih sebatas wacana.
“Masih dalam perencanaan.”
- Buruh justru memilih tanggal berbeda. Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, menegaskan pihaknya akan menggelar aksi 28 Agustus 2025. Aksi tersebut akan menyoroti isu Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (Hostum), dengan perkiraan 10 ribu buruh turun di Jakarta serta aksi serentak di berbagai daerah industri besar, mulai dari Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar.
Analisis Pengamat
Pengamat politik UGM, Dr. Mada Sukmajati, menilai seruan “bubarkan DPR” lebih merefleksikan kekecewaan publik daripada tuntutan realistis.
“Narasi ini adalah ekspresi frustrasi. Meski tidak realistis, ini alarm serius bagi DPR untuk lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur karena urusan tunjangan DPR merupakan ranah Kementerian Keuangan.
Kesimpulan: Protes Maya Lebih Nyaring
Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat memantik gelombang protes besar meski tanpa basis organisasi yang jelas. Hingga kini, demo 25 Agustus 2025 lebih tepat disebut sebagai “gejolak wacana” di ruang maya ketimbang aksi nyata.
Namun demikian, substansi kemarahan publik tetap relevan: tuntutan transparansi DPR dalam penggunaan anggaran dan etika politik.
Tugas parlemen dan pemerintah kini adalah menjawab keresahan tersebut dengan penjelasan terbuka. Agar isu tunjangan tidak menjadi bahan spekulasi liar yang semakin menggerus kepercayaan publik. (han)
