BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengambil langkah mengejutkan sekaligus berani.
Sebagai bentuk respons atas kegelisahan publik, DPRD Jabar memutuskan menghentikan sementara kunjungan kerja (kunker) ke luar provinsi maupun ke luar negeri.
Dana perjalanan dinas yang selama ini dialokasikan untuk kunjungan tersebut akan dialihkan ke kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ketua DPRD Jabar, Bucky Wibawa, menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Bandung.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan DPRD terhadap kondisi masyarakat yang saat ini tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Tidak mengadakan perjalanan dinas ke luar provinsi dan luar negeri ini akan direalokasikan anggarannya untuk kebutuhan masyarakat Jawa Barat, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Bucky.
Ia menambahkan, pihaknya tengah melakukan penghitungan teknis mengenai besaran anggaran yang dapat direalokasikan.
Termasuk di antaranya adalah memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya agar benar-benar bisa diarahkan ke pos yang memberi manfaat langsung kepada rakyat.
Dukungan Gubernur
Langkah ini langsung mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurutnya, keputusan DPRD Jabar selaras dengan aspirasi masyarakat yang belakangan semakin kritis terhadap kunker pejabat. Yang kerap dinilai menghabiskan anggaran besar namun manfaatnya kurang dirasakan secara langsung.
“Ini langkah yang sangat baik, saya sangat mendukung keputusan DPRD Jabar. Ini menunjukkan adanya keberpihakan nyata pada masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit,” tegas Dedi.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi nasional saat ini masih belum pulih sepenuhnya, terutama pascapandemi dan sejumlah tekanan global.
Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan, serta penguatan jaringan perlindungan sosial.
Kritik Publik Terhadap Kunker
Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik publik terhadap aktivitas kunjungan kerja DPRD selama ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, kunker luar negeri DPRD kerap menjadi sorotan. Karena dianggap tidak memberi dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Bahkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai kunker hanya membebani anggaran daerah.
Dengan adanya penghentian sementara ini, DPRD Jabar berharap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat meningkat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa DPRD Jabar mendengar aspirasi rakyat dan mengambil langkah nyata, bukan hanya sekadar wacana,” kata Bucky.
Harapan ke Depan
Selain untuk pendidikan dan kesehatan, Bucky menyebutkan, anggaran hasil realokasi juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur dasar serta program-program pengentasan kemiskinan.
Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ke depan, DPRD Jabar berkomitmen mengawal agar kebijakan ini tidak hanya menjadi keputusan sesaat, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program kerja.
“Kami berharap langkah ini bisa menjadi momentum agar penggunaan anggaran daerah semakin efektif dan efisien,” imbuh Bucky.
Gubernur Dedi Mulyadi pun berharap keputusan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal sensitivitas pejabat terhadap kondisi rakyat. Kalau rakyat sedang susah, pejabat jangan foya-foya,” tandasnya.
Dengan penghentian kunker tersebut, DPRD Jabar ingin menegaskan bahwa prioritas mereka kini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat terpenuhi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. (uby)
