Bandung, www.pasjabar.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Bandung, Rabu (3/9/25). Massa aksi memadati halaman Gedung Sate hingga DPRD Jawa Barat dengan membawa berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, aparat, dan lembaga legislatif.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa menyuarakan sedikitnya 17 tuntutan utama. Beberapa poin penting di antaranya adalah mendesak Kapolri untuk mundur dari jabatannya, menuntut adanya reformasi di tubuh kepolisian, serta mengevaluasi kinerja anggota DPR yang dianggap tidak kompeten.
Kapolri Diminta Mundur, Evaluasi DPR Jadi Sorotan
Salah satu isu yang paling mengemuka dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah desakan agar Kapolri segera meletakkan jabatannya.
Menurut mahasiswa, kepemimpinan Polri dinilai gagal memberikan rasa aman dan justru kerap menciptakan masalah melalui tindakan represif aparat di lapangan.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar DPR segera dievaluasi. Mereka menilai banyak anggota dewan yang tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya secara maksimal, sehingga kerap melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat.
Bahkan, dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar anggota DPR yang tidak kompeten dicopot dari jabatannya.
Tuntutan Reformasi Polri dan Kebebasan Demonstran
Selain dua tuntutan besar tersebut, mahasiswa juga menekankan pentingnya reformasi di tubuh Polri. Menurut mereka, Polri perlu dibenahi agar menjadi institusi yang profesional, transparan, dan tidak lagi melakukan kekerasan terhadap rakyat.
Mahasiswa juga menuntut agar seluruh demonstran yang ditahan saat aksi sebelumnya segera dibebaskan tanpa syarat.
Bagi mereka, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak demokratis yang dilindungi undang-undang.
Oleh karena itu, tindakan penangkapan demonstran dianggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat.
Aksi Damai Berlangsung Tanpa Ricuh
Meski membawa banyak tuntutan dan jumlah massa yang besar, aksi mahasiswa kali ini berlangsung damai. Tidak ada bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian seperti yang sebelumnya sempat terjadi.
Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
“Kami turun ke jalan karena banyak kebijakan pemerintah yang semakin menyulitkan rakyat. HMI Jawa Barat akan terus mengawal perubahan,” tegasnya.
Aksi damai ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Jabar padat. Namun aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan.
Hingga sore hari, mahasiswa tetap menyampaikan aspirasinya dengan orasi, spanduk, dan poster, sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa HMI di Bandung menjadi sinyal kuat bahwa suara kritis generasi muda terhadap kebijakan pemerintah terus bergelora.
Dengan 17 tuntutan yang disuarakan, termasuk desakan Kapolri mundur dan evaluasi DPR, mahasiswa menegaskan perannya sebagai kontrol sosial.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut dari pemerintah dan aparat atas berbagai tuntutan tersebut.
