# OPINI Firdaus Arifin Berburu Kursi
Oleh: Firdaus Arifin (Dosen YPT Pasundan Dpk FH Unpas)
Ada yang tampak sederhana dari sebuah kursi: selembar kayu, besi penyangga, atau bantalan empuk yang menopang tubuh.
Namun dalam politik, kursi adalah tanda, bahkan jimat. Kursi adalah legitimasi. Ia adalah ruang tubuh yang meluas ke ruang kuasa. Orang berdiri di luar ruangan tak lebih dari penonton, tetapi siapa yang duduk di kursi itu, ia yang berbicara, ia yang memutuskan, ia yang menentukan arah hidup orang banyak.
Kursi bukan sekadar benda, melainkan lambang posisi. Di parlemen, kursi dihitung, dipetakan, dibagi, dijadikan alat tawar.
Di kabinet, kursi adalah janji yang dipenuhi atau dikhianati. Di ruang sidang pengadilan, kursi hakim menjadi simbol tertinggi kebenaran dan keadilan, meski kadang ia juga menjadi ruang kompromi dan ketidakpastian.
Kursi dengan begitu berubah menjadi teks yang bisa dibaca dalam banyak tafsir: simbol kekuasaan, simbol pengabdian, atau justru simbol pengkhianatan.
Wajah
Hari in, kursi-kursi di kabinet kembali berganti pemilik. Dari layar televisi, kita menyaksikan parade wajah baru yang disambut senyum presiden. Dalam reshuffle jilid II pemerintahan Prabowo–Gibran, lima menteri diganti.
Sri Mulyani Indrawati, sosok yang dikenal sebagai teknokrat ulung, meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Budi Gunawan meletakkan jabatan Menko Polhukam. Abdul Kadir Karding tak lagi memimpin Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Budi Arie Setiadi digeser dari Kementerian Koperasi. Dan Dito Ariotedjo meninggalkan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Sebagai pengganti, presiden melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri. Purbaya Yudhi Sadewa masuk ke kursi Menteri Keuangan. Mukhtarudin ditunjuk menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ferry Juliantono mengambil alih Kementerian Koperasi. Kursi baru, Kementerian Haji dan Umrah, diduduki oleh Mochamad Irfan Yusuf, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Namun, dua kursi penting—Menko Polhukam dan Menpora—masih kosong. Untuk sementara, dijalankan secara ad interim.
Publik menonton seakan menonton tayangan drama dengan plot yang sudah dapat ditebak. Pergantian wajah sering kali dianggap jawaban atas kritik.
Namun wajah hanyalah kulit luar.
Di balik wajah, kursi tetap menyimpan agenda yang sama: memperkuat koalisi, menenangkan partai, atau membungkam lawan. Rakyat bisa berharap bahwa wajah baru membawa arah baru, tetapi pengalaman mengajarkan kita bahwa kursi jarang berubah maknanya hanya karena pergantian penghuni. Kursi menteri lebih sering menjadi instrumen bagi keberlanjutan kekuasaan, bukan instrumen bagi perbaikan nasib rakyat.
Luka
Kursi menyimpan luka. Luka dari janji yang tak pernah ditepati, dari kebijakan yang setengah jalan, dari reformasi yang digembosi oleh kompromi.
Setiap kali seorang pejabat diganti, ia meninggalkan warisan yang tak selesai.
Rakyat menyaksikan program yang berhenti di tengah jalan, peraturan yang tak dijalankan, atau visi yang berganti hanya karena kursinya berpindah tangan.Ada ironi di sini.
Kursi yang semestinya menjadi wadah pengabdian, justru menjadi sumber luka kolektif.
Ia berubah menjadi tempat lahirnya korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau sekadar permainan birokrasi. Luka itu menumpuk dalam ingatan publik.
Itulah mengapa setiap pergantian kursi sering disambut dengan sinisme: “Siapa pun yang duduk di sana, hasilnya sama saja.” Luka itu, seperti parut yang tak hilang, membuat publik kehilangan rasa percaya.
Nafsu
Tak ada yang lebih kuat dari nafsu atas kursi. Kursi menjanjikan kuasa. Dengan kursi, seorang politisi bisa memutuskan proyek, mengendalikan anggaran, atau mengatur rekrutmen jabatan.
Dengan kursi, seseorang bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang tertutup bagi rakyat biasa.
Nafsu kursi sering kali menyingkirkan etika. Sahabat menjadi lawan, guru disalip murid, keluarga dipertentangkan.
Politik keluarga menemukan pembenarannya di kursi.
Dari ayah ke anak, dari suami ke istri, dari kakak ke adik—kursi diwariskan seperti harta pusaka. Demokrasi pun bergeser menjadi kerajaan kecil, lengkap dengan silsilah dan dinastinya.
Bahkan, politik Indonesia sering menunjukkan wajah seperti itu. Dalam banyak daerah, kursi kepala daerah berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain.
Kursi parlemen diwarisi, kursi partai dikendalikan oleh dinasti, kursi birokrasi menjadi ajang balas jasa.
Machiavelli, dalam Il Principe, memang tak menulis kata-kata “ambisi adalah mesin yang tak pernah berhenti berputar”. Namun gagasannya jelas: manusia jarang puas dengan satu kursi; ia selalu mengincar kursi lain, kursi yang lebih tinggi, kursi yang lebih berkuasa.
Sunyi
Di balik hiruk pikuk perburuan kursi, ada suara yang tenggelam: suara rakyat. Mereka yang duduk di kursi kayu balai desa, menunggu bantuan yang tak pernah datang.
Mereka yang duduk di kursi plastik puskesmas, menunggu giliran berobat dengan kartu kesehatan yang tak bisa dipakai.
Mereka yang duduk di kursi reyot sekolah, mendengar guru bicara tentang cita-cita yang terasa mustahil.
Suara itu sunyi. Mereka tak masuk dalam kalkulasi reshuffle, mereka tak dihitung dalam negosiasi kursi parlemen. Sunyi itu adalah tanda bahwa demokrasi kita pincang. Demokrasi tanpa rakyat adalah panggung kosong.
Kursi kekuasaan bisa berganti wajah berkali-kali, tetapi kursi rakyat tetap rapuh, tetap sunyi, tetap terpinggirkan.
Ingatan
Sejarah memberi kita pelajaran pahit tentang kursi. Di masa Orde Baru, kursi parlemen hanya menjadi alat konfirmasi. Kursi diisi, tetapi suaranya dibungkam.
Di masa Reformasi, kursi kembali hidup: diisi dengan suara keras, interupsi, bahkan demonstrasi jalanan. Kursi menjadi lambang perlawanan sekaligus harapan.
Namun dua dekade kemudian, kursi itu kembali merosot nilainya. Ia diperebutkan bukan untuk ideologi, bukan untuk perubahan, melainkan untuk transaksi. Kursi menteri bisa diganti dengan dukungan politik.
Kursi DPR bisa dibeli dengan suara rakyat yang disiasati oleh sistem pemilu yang semakin mahal.
Berbagai survei opini publik terbaru menunjukkan, tak lebih dari sepertiga masyarakat menyatakan puas dengan kinerja DPR. Kepercayaan pada partai politik bahkan lebih rendah, berada di kisaran seperempat publik. Angka-angka itu menegaskan jarak yang makin jauh antara rakyat dengan kursi kekuasaan.
Hannah Arendt pernah menulis, kekuasaan sejati lahir dari kebersamaan, dari acting in concert. Kursi yang diambil dengan ambisi pribadi, tanpa rakyat, hanyalah kekuasaan semu. Ia bisa bertahan sebentar, tetapi rapuh di hadapan sejarah.
Pertanyaan
Maka, kita kembali pada pertanyaan sederhana namun mendasar: untuk apa kursi itu ada? Apakah ia sekadar trofi politik, atau amanah rakyat? Apakah ia menjadi ruang pelayanan, atau hanya panggung pencitraan?
Pertanyaan ini tak hanya untuk mereka yang sedang duduk, tetapi juga untuk kita sebagai rakyat. Mengapa kita begitu mudah menyerahkan suara, lalu diam ketika kursi itu digunakan untuk kepentingan lain? Apakah kita telah terbiasa menganggap kursi sebagai milik elite, bukan milik kita?
Pertanyaan itu penting, sebab demokrasi tak hidup dari kursi semata, melainkan dari partisipasi rakyat. Tanpa pertanyaan kritis, kursi akan terus menjadi barang buruan, bukan ruang pengabdian.
Bayangan
Kursi selalu menyisakan bayangan. Kursi presiden, misalnya, selalu diikuti bayangan suksesi. Siapa berikutnya, siapa pengganti, siapa yang berhak. Kursi ketua partai menyimpan bayangan faksi yang siap saling tikam. Kursi menteri menyimpan bayangan kelompok bisnis yang menunggu kontrak.
Bayangan itu tak kasat mata, tetapi terasa. Ia yang menentukan siapa yang duduk, siapa yang dijatuhkan. Demokrasi kita seakan tak pernah bebas dari bayangan itu. Kursi yang seharusnya terang oleh mandat rakyat, justru gelap oleh transaksi.
Berburu kursi adalah realitas politik kita. Ia tak pernah berhenti, tak pernah cukup, tak pernah selesai.
Kursi berganti, wajah bertukar, tetapi rakyat tetap berada di kursi yang sama: kursi tunggu, kursi reyot, kursi sunyi.
Namun sejarah selalu memberi ruang bagi kemungkinan. Kursi bisa menjadi alat perubahan bila yang mendudukinya sadar bahwa ia hanyalah titipan rakyat. Kursi bisa menjadi ruang pengabdian bila yang duduk di sana ingat bahwa ia tak abadi.
Kursi pada akhirnya hanyalah kayu dan besi. Yang memberi makna adalah manusia yang mendudukinya. Dan manusia itu akan dikenang bukan karena kursinya, melainkan karena apa yang ia lakukan setelah duduk di atasnya. (*)
# OPINI Firdaus Arifin Berburu Kursi
# OPINI Firdaus Arifin Berburu Kursi
