# Pemotongan anggaran pusat
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Banyak program di Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tertunda, pasca pemotongan anggaran besar-besaran oleh Menteri keuangan ke daerah.
Sebelumnya diberitakan jika pemerintah pusat dilaporkan memotong transfer keuangan daerah sebesar 24,7 persen, atau hampir seperempat dari total dana yang sebelumnya diterima. Dampak dari kebijakan ini membuat penerimaan keuangan Jabar anjlok drastis, dari sekitar Rp26 triliun menjadi hanya Rp19,3 triliun.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, dalam kegiatan silaturahmi bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Kota Bandung.
Menurut Iswara, pemotongan tersebut merupakan bagian dari program efisiensi nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyeimbangkan kondisi fiskal negara.
“Ada pemotongan anggaran pusat ke seluruh daerah, termasuk Jawa Barat, sebesar 24,7 persen. Dampaknya besar karena penerimaan transfer keuangan dari pusat turun drastis,” ujar MQ Iswara, dikutip Minggu (13/10/2025).
Dampak keuangan: banyak program terancam tertunda
Pemotongan dana dari pusat ini bukan tanpa konsekuensi. Menurut MQ Iswara, beberapa program prioritas pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji aparatur kewilayahan (AKD) dan pembiayaan pembangunan, berpotensi terganggu.
Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong agar Gubernur Jabar KDM segera melakukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi.
“Kita berharap Gubernur KDM bisa meningkatkan PAD agar kekurangan dana akibat pemotongan ini bisa ditutupi. Jangan sampai pelayanan publik dan pembangunan terhenti,” kata Iswara.
Gubernur se-Indonesia protes ke Kemenkeu
Tak hanya Jawa Barat, pemotongan dana juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Iswara mengungkapkan, para gubernur se-Indonesia bahkan telah mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas kebijakan efisiensi anggaran ini.
“Banyak daerah yang kaget karena anggaran dari pusat turun cukup tajam. Para gubernur sudah bertemu dengan pihak Kemenkeu untuk mencari solusi agar pembangunan daerah tidak stagnan,” ujarnya menambahkan.
Program efisiensi nasional memang dilakukan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal dan defisit APBN di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, langkah ini disebut-sebut menjadi “pukulan berat” bagi banyak daerah, terutama yang sangat bergantung pada transfer pusat untuk menjalankan program pembangunan.
Bagi Jawa Barat, pemotongan 24,7 persen ini berarti hilangnya sekitar Rp6,7 triliun dana pembangunan.
Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru, termasuk optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan investasi daerah.
Harapan agar pembangunan Jabar tetap berjalan
DPRD Jabar berharap, meskipun dana transfer dari pusat menurun, komitmen terhadap pelayanan publik dan pembangunan tetap dijaga.
Iswara menegaskan, efisiensi di tingkat daerah juga harus dilakukan agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran.
“Efisiensi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (rif)
