BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Universitas Pasundan (Unpas) bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar seminar nasional bertema “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Aula Mandala Saba Ir. H. Djuanda, Kampus II Unpas Tamansari, Bandung, Selasa (16/12/2025).
Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc., menyatakan bahwa tema seminar ini sangat relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Ia mengapresiasi sinergi Unpas dan DKPP sebagai bentuk kolaborasi strategis antara dunia akademik dan lembaga negara dalam memperkuat tata kelola demokrasi yang berintegritas.
“Integritas adalah pondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan suara rakyat benar-benar menjadi penentu masa depan bangsa,” ujar Prof. Azhar, dilansir dari unpas.ac.id.
Integritas sebagai DNA Penyelenggara Pemilu
Anggota DKPP RI Dr. Ratna Pettalolo, S.H., M.H., yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa integritas penyelenggara pemilu merupakan variabel determinan dalam penguatan demokrasi.
Menurutnya, integritas menjadi jembatan antara legitimasi prosedural dan legitimasi substantif dalam pemilu.
“Demokrasi hanya akan berakar kuat apabila integritas menjadi DNA kelembagaan penyelenggara pemilu, bukan sekadar slogan moral,” kata Ratna.
Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menyoroti pentingnya netralitas dan profesionalisme. Ia menilai persoalan utama demokrasi bukan terletak pada sistem pemilu, melainkan pada tingkat kepercayaan publik.
“Etika tanpa kompetensi akan rapuh, sementara kompetensi tanpa etika akan berbahaya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat H. Zacky Muhammad Zam Zam menyebut integritas menentukan kualitas pemilu di tengah tantangan seperti politik uang dan penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, penguatan pengawasan partisipatif dan etika menjadi langkah strategis menjaga legitimasi demokrasi.
Dekan FISIP Unpas Dr. Kunkunrat, M.Si., menambahkan bahwa imparsialitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi syarat mutlak, terutama dalam menghadapi tantangan bonus demografi.
Seminar ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi Indonesia yang berintegritas dan berkelanjutan. (han)
