WWW.PASJABAR.COM – Pemerataan akses pendidikan di Kota Bekasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terus meningkat, namun ketersediaan sekolah negeri dinilai belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
Tingginya jumlah penduduk serta ketimpangan sebaran sekolah negeri di sejumlah wilayah membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan terjangkau. Kondisi ini terutama dirasakan oleh warga di wilayah-wilayah yang jumlah sekolah negerinya masih terbatas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menyoroti persoalan pemerataan akses pendidikan tersebut, khususnya di Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya. Ia mengaku prihatin karena pembangunan SMP Negeri di wilayah tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, padahal peletakan batu pertama telah dilakukan sejak tahun 2025.
Menurutnya, keberadaan sekolah negeri baru sangat penting untuk menampung meningkatnya jumlah lulusan SD yang membutuhkan akses pendidikan tingkat menengah pertama.
Dorong Program SMP Swasta Gratis
Sebagai solusi jangka pendek untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi masyarakat, Wildan mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk menjalankan program SMP swasta gratis. Melalui skema ini, biaya pendidikan siswa di sekolah swasta akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Anak-anak kita meski sekolahnya di SMP-SMP swasta, tapi pembiayaannya ditanggung oleh Pemkot,” ujar Wildan.
Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian serius, khususnya bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Menurutnya, dibutuhkan solusi konkret baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Agar masyarakat dapat mengakses pendidikan secara merata.
DPRD Kota Bekasi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan SMP Negeri di Kelurahan Mustikasari hingga selesai. Kehadiran sekolah negeri baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Selain itu, pembangunan sekolah negeri juga diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Melalui penerapan sistem zonasi yang lebih tepat sasaran.
Wildan menambahkan, masyarakat sangat berharap program SMP swasta gratis dapat segera direalisasikan, terutama menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.
“Masyarakat sangat berharap program ini bisa berjalan pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026,” tutupnya. (*/adv)
