BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM—Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap mengandalkan retorika massa, pemikiran Sutan Sjahrir kembali diulas sebagai antitesis terhadap model sosialisme revolusioner yang otoriter.
Dalam diskusi daring “Temu Sejarah” edisi ke-107 bertajuk Pemikiran Sosialisme Ala Sjahrir, Kamis malam, 2 April 2026, sosok perdana menteri pertama Indonesia itu digambarkan sebagai penganjur sosialisme yang berpijak pada humanisme dan demokrasi, bukan sekadar kekuasaan mutlak.
Fauzian Aulia Muslim, lulusan S2 Sejarah Universitas Diponegoro (Undip), yang menjadi pemantik diskusi, membedah bagaimana Sjahrir merevisi dogma-dogma Karl Marx. Menurut Fauzian, Sjahrir tidak menelan mentah-mentah ramalan Marx tentang keruntuhan kapitalisme.
“Bagi Sjahrir, polarisasi tajam antara dua kelas (proletar dan borjuis) tidak sepenuhnya terjadi karena kapitalisme terbukti mampu beradaptasi, salah satunya dengan menaikkan upah buruh untuk meredam revolusi,” ujarnya.
Sjahrir, yang besar dalam didikan Eropa, membawa napas Revisionisme dari pemikir Jerman Eduard Bernstein ke tanah air. Ia lebih memilih jalan evolusioner, melalui parlemen dan perundang-undangan ketimbang jalur revolusi berdarah ala Lenin di Uni Soviet.
Baginya, sosialisme adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare state) tanpa harus mengorbankan kebebasan berpikir individu.
Kritik terhadap Fasisme dan “Partai Kader”
Salah satu poin paling tajam dalam manifesto politik Sjahrir, Perjuangan Kita (1945), adalah seruannya untuk menyingkirkan “noda fasisme Jepang” dari tampuk kepemimpinan revolusi. Fauzian menyebut poin ini sebagai satir keras terhadap Soekarno dan Hatta yang sempat berkolaborasi dengan Jepang. Sjahrir berpendapat bahwa demokrasi harus diletakkan di atas nasionalisme, demi menghindari terjebaknya bangsa ke dalam fasisme baru.
Namun, idealisme Sjahrir bukannya tanpa cela. Diskusi tersebut juga menyoroti kegagalan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam merangkul akar rumput. Dengan prinsip bahwa partai tidak butuh banyak anggota asalkan dipimpin oleh kaum intelektual yang disiplin, PSI justru terjebak dalam eksklusivitas.
“Jalan pikiran Sjahrir ini memang terasa sangat ‘menara gading’. Ia tidak menyentuh aspek primordial masyarakat, seperti agama atau budaya, yang akhirnya membuat pengaruhnya terbatas di lingkaran elit intelektual,” tambah Fauzian.
Relevansi di Era Digital
Diskusi yang dipandu oleh moderator Fikri ini juga menyentuh kegelisahan peserta mengenai kondisi politik hari ini. Salah satu peserta, Yeremia, mempertanyakan hilangnya peran intelektual dalam kepemimpinan partai politik modern yang kini lebih didominasi oleh kerja-kerja pragmatis.
Menanggapi hal itu, Fauzian melihat bahwa meskipun PSI secara organisasional telah lama bubar, jejak pemikiran “Sosialisme Demokratis” Sjahrir masih hidup dalam bentuk jaminan sosial dan bantuan pemerintah yang kita kenal saat ini. Selain itu, gaya kritis figur publik seperti Rocky Gerung disebut-sebut masih membawa semangat intelektualisme yang dulu dipupuk oleh lingkaran Sjahrir.
Acara yang berlangsung selama 90 menit ini ditutup dengan kesimpulan bahwa di tengah ancaman anti-kritik dan polarisasi, menjaga kewarasan berpikir melalui analisis sejarah yang jernih adalah jalan yang paling “Sjahrir-is” untuk diambil. (tiwi)
